www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Sepak terjang Prof.Denny Indrayana yang selalu mengkritisi lawannya (H Sahbirin Noor, red) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) cukup mengelitik berbagai kalangan.
Terkait itu, Pengamat Politik dan Demokrasi Kalsel, H.Puar Junaidi, S.Sos, SH.MH, menyarankan, agar Profesor Denny Indrayana berkompetisi secara sehat dari pada selalu melayangkan gugatan yang tidak pada tempatnya.
Sehingga gugatan-gugatan Prof.Denny Indrayana terhadap petahana H Sahbirin yan merupakan calon petahana ke Bawaslu Kalsel, justru mendatangkan keraguan terhadap kualitas intelektual sang profesor.
“Melihat dari gugatan pertama, sebetulnya bukan ranah sengketa pilkada terkait keterlibatan ASN. Kemudian masuk pada gugatan kedua, dengan slogan ‘bergerak”. Padahal slogan itu merupakan kebiasaan dari petahana untuk memberikan motivasi, semangat, kepada masyarakat dan tidak ada himbauan atau ajakan untuk memilih Sahbirin, artinya memang bukan ranah sengketa pilkada,” ujar H Puar Junaidi, Kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (9/11/2020).
Kemudian lanjut dia, gugatan ketiga, terkait adanya program pemerintah yang terstruktur, sistematis dan masif, ternyata dianggap menguntungkan petahana. .Padahal siapa pun yang menjadi gubernur, itu merupakan kewajiban untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Dan itu, kata
mantan ketua DPD AMPI Provinsi Kalsel ini melanjutkan, merupakan kesepakatan yang disetujui dalam RAPBD, melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPPD) bersama tim anggaran legislatif (DPRD).
Kalau ini digugat sebagai salah satu sengketa Pilkada, tentu saja salah alamat, karena bukan ranah sengketa Pilkada. Dan jika memang ada penyimpangan, terjadi perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi maka itu salurannya ke Bareskrim Polri bukan di Bawaslu.
“Nah dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan seorang Profesor yang menganggap dirinya handal, membuat saya justru meragukan kualitas intelektual sang professor. Apalagi dia sendiri juga mengakui “Hijrah untuk Membangun Banua”, yang menunjukkan dirinya adalah pendatang yang ingin membangun banua,” tegas Puar.
Jadi imbuhnya, jangan karena ada kepentingan lalu hijrah, pulang kampung untuk membangun kampung halaman, padahal sebenarnya sudah tidak terpakai lagi, dan sekarang sudah bukan era atau zaman dia lagi.
Sebagai contoh, banyak orang-orang Banjarmasin yang punya prestasi dan memangku jabatan di luar daerah, seperti di Jambi, di Kuala Tungkal, Tembilahan, dan lain-lain, tapi karena masih diperlukan disana, dia justru mengabdikan diri dan berupaya tunjukkan prestasi dan bukan sebagai jago kandang.
“Dan jangan, sudah tidak dipakai orang lagi di luar, baru ingin balik kampung dan hijrah ke Kalsel,” sebut Puar.
Terlebih aku Puar, dirinya tidak pernah melihat track record dari seorang Profesor Denny Indrayana. Sehingga wajar jika dirinya sangat meragukan kualitas intelektual dari seorang Denny Indrayana.
Sehingga akan lebih baik berkompetisilah secara sehat, tunjukkan kemampuan diri dalam merebut simpati dan penggalangan masyarakat, dan bukan untuk mengobok-obok.
“Saya terpanggil untuk menanggapi, karena sudah tidak konsisten lagi terhadap harkat, martabat dan marwah daripada demokrasi. Yang namanya demokrasi itu bisa saja beda pendapat dan keinginan, tapi bukan dengan mencari-cari hal-hal yang diluar daripada konteks itu. Carilah sengketa Pilkada yang benar-benar masuk dalam ranah sengketa Pilkada,” tegasnya.
Dari itu, bukan mengkritis hal-hal yang sudah dilakukan dan menjadi tugas petahana. Sebab siapa pun yang menjadi gubernur, pasti akan melakukan program dan kegiatan itu.
Dan jika itu salah, maka bisa dituntut badan Anggaran, yaitu TAPD dan DPRD, jadi jangan salahkan calon lain. (pik)
