Mengukur Efektivitas dan  Kinerja Lewat SOTK Baru

Jakarta,Koranpelita.com

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perpusnas yang baru bertujuan agar kelembagaan menjadi0 lebih profesional, efektif, serta efisien karena semuanya sudah tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (right sizing).

Naskah akademik proses SOTK baru di Perpusnas sudah dimulai sejak 2018 dan kemudian diperbarui pada 2019 yang dilanjutkan dengan pembahasan serius dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Restrukturisasi organisasi Perpusnas mempertimbangkan sejumlah prinsip utama, antara lain integrasi (tranformasi) fungsional, penggabungan (merger) fungsi dalam unit kerja, mengeliminasi fungsi (spin-off) karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan kelembagaan, dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

“Tindak lanjut dari upaya penyederhanaan birokrasi dibuktikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando ketika melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jum’at, (11/9/2020). “Ini merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,” ujarnya saat pelantikan.

Dengan adanya penyederhanaan birokrasi lanjutnya, maka posisi struktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Posisi eselon tiga dan empat dihilangkan, digantikan dengan posisi koordinator yang dibantu subkoordinator. Posisi koordinator dan subkoordinator menjadi cukup vital karena bertugas melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan sehingga kinerja institusi lebih terpantau dan berjalan cepat. Pada SOTK baru jabatan fungsional (teknis) lebih dikedepankan. Hal ini sesuai dengan prinsip pokok dilaksanakannya restrukturasi organisasi, yakni integrasi fungsional. Harapannya, tercipta percepatan dan efektivitas kinerja.

“Di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi, big data, internet of thing (IoT), dan artificial intelligence, mengikutsertakan peran dan tanggung jawab Perpusnas ke depan semakin besar, luas, dan kompleks. Apalagi bila dikaitkan dengan program pembangunan nasional yang memprioritaskan kecerdasan kehidupan bangsa, ” kata Syarif Bando.

Di jelaskannya, kinerja Perpusnas dituntut tidak hanya menjaga dan melestarikan peradaban bangsa, tetapi juga mengembangkan, mengoptimalkan, dan mendiseminasikan segenap hasil karya peradaban budaya yang tersimpan kepada masyarakat menjadi paket ilmu pengetahuan yang bisa diakses secara cepat dan mudah, baik secara online maupun offline.

Kepala Perpusnas juga menginginkan adanya SOTK baru, Perpusnas menjadi lebih responsif dan adaptif menghadapi perubahan dan peradaban dunia yang begitu cepat dengan adanya internet.

Dalam SOTK baru, sejumlah unit kerja yang semula berada di lingkup Kedeputian pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Kedeputian Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan kini berada di bawah kontrol langsung Kepala Perpusnas, seperti UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (Blitar), UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (Bukit Tinggi), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Pusat Pembinaan Pustakawan (P3).

“Kewenangan tersebut dikarenakan unit kerja tersebut strategis dan memerlukan pengawasan langsung dari pimpinan tinggi lembaga,” katanya.

Sementara itu, pada lingkup Kedeputian Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi (Deputi 1) terjadi perubahan nomenklatur unit kerja. Saat ini kedeputian satu memiliki empat nomenklatur eselon dua, antara lain Direktorat Deposit Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pusat Bibliografi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, serta Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.

Sedangkan pada lingkup Kedeputian Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan (Deputi 2) juga mengalami perubahan nomenklatur. Kedeputian dua saat ini memiliki empat unit kerja eselon dua, antara lain Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, serta Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca.

Dalam SOTK baru Nomor 4 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa salah satu tugas Perpusnas adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis. Semuanya dituangkan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria). Inilah yang menjadi pegangan bagi seluruh pustakawan dan perpustakaan dalam menjalankan amanah.

“Jika NSPK berhasil disusun dengan baik dan tepat sasaran, maka dipastikan tidak akan ada perpustakaan maupun pustakawan yang kalang kabut merumuskan berbagai indeks, seperti indeks kegemaran membaca, indeks literasi, standar koleksi, dan sebagainya,” kata Syarif Bando.

Untuk diketahui, Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan perubahan dan perbaikan birokrasi yang lebih baik. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa RB bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN, termasuk didalamnya aspek manajemen. Reformasi Birokrasi bermakna sebagai perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.

Sejak terbitnya Undang-undang (UU) Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, dan UU Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) Nomor 13 Tahun 2018 perkembangan hukum mengakibatkan terjadinya penambahan mandat dan fungsi perpustakaan secara kelembagaan.

Perkembangan hukum yang dimaksudkan adalah adanya korelasi yang terkait dengan tugas dan fungsi perpustakaan, seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 28 tentang Hak Cipta, dan UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Akibatnya, terjadi kelebihan pada beban kerja sehingga mengakibatkan peran Perpustakaan Nasional belum optimal.
(Vin)

About ervin nur astuti

Check Also

Akselerasi Penurunan Stunting Terhambat Covid-19

Jakarta, Koranpelita.com Tahun 2024, angka stunting di Indonesia ditargetkan menurun hingga mencapai posisi 14% dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *