Operasi Yustisi Tak Mendisiplikan Masyarakat, Polisi Ambil Langkah Hukum

Jakarta, koranpelita.com

Polri telah melaksanakan Operasi Yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Jika operasi ini belum mampu mendisplinkan masyarkat, Polri berencana melakukan tindakan hukum untuk mendisiplinkan masyarakat sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19.

Hal itu dikatakan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, bahwa kepolisian telah melaksanakan Operasi Yustisi untuk menegakkan disiplin protokol COVID-19. Jika operasi itu dinilai belum efektif, polisi akan menerapkan hukum sesuai ketentuan UU.

Tindakan atau sanksi yang diberikan dalam Operasi Yustisi seperti hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu menguranginya, polisi berencana mengambil langkah hukum.

“Kami akan mengambil langkah yang lebih tegas yaitu menggunakan UU. Apabila sudah kita ingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, penerapan UU mau tidak mau, suka tidak suka akan kita lakukan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium,” kata Komjen Gatot dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9).

Pihaknya lanjut Komjen Gatot telah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD terkait penegakan hukum pelanggar protokol COVID-19. “Untuk mengurangi penularan ini kami harus lakukan dan kita laporkan ke Kapolri untuk ini, beliau sudah menyampaikan dan sudah lapor ke Menko Polhukam untuk melakukan ini secara tegas dalam melakukan penegakan hukum atau pendisiplinan masyarakat,” ujar Gatot

Dikatakan Komjen Gatot, langkah pertama pendisiplinan dengan penegakan Perda. Jika belum mampu, apabila ada masyarakat atau siapa saja yang memang melanggar aturan UU yang ada akan menggunakan UU yang ada. “Ini akan memberikan salah satu solusi yang bisa mengurangi penyebaran COVID-19,” tegasnya.

Ada beberapa UU yang bisa digunakan bagi warga yang tidak disiplin protokol COVID-19. Wakapolri menyebut, kepolisian sudah mulai menerapkan penegakan hukum ini. “Banyak UU yang bisa digunakan seperti pasal-pasal dari KUHP UU pasal 212, 216, 218, UU karantina kesehatan, wabah penyakit dan sebagainya. Kalau itu memang harus kita terapkan, kita akan terapkan, kita akan lebih tegas dalam penindakan hukum dan kita sudah melakukan itu,” tegas mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Di samping penegakan hukum, polisi juga terus mendorong adanya penegakan disiplin protokol COVID-19 berbasis komunitas. Langkah ini bisa mengurangi penyebaran Corona yang menimbulkan klaster-klaster dari perkantoran hingga pasar.

Ini harus terus dilakukan secara masif membantu kesadaran kolektif melalui komunitas di mana pimpinan-pimpinannya, baik formal maupun informal, nanti menjadi agen-agen yang menjadi contoh dan tauladan yang memberikan disiplin kepada komunitasnya supaya terhindar dari penyebaran COVID-19.(Tom)

About dwidjo -

Check Also

KASESPIM LEMDIKLAT POLRI BERIKAN PEMBEKALAN KEPADA PASIS DIKREG SESKOAL ANGKATAN KE 58 TA. 2020

Jakarta,  Koranpelita.com Kasespim Lemdiklat Polri Irjenpol Drs. Rokhmad Sunanto, M.M., memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *