www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Dewan Pangarah Tim Pemenangan Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK, meminta semua mesin partai koalisi baik pengusung maupun pendukung untuk bekerja solid dan maksimal guna memenangkan kader Golkar yang dijagokan pada kontestasi pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.
Sebab memenangkan kader yang diusung, baik untuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun tujuh pasangan calon (Paslon) yang berlaga di kabupaten/kota, merupakan keharusan dan sudah harga mati.
” Sebagai pengarah tim pemenangan saya sudah bekordinasi dan menyerahkan kepada semua tokoh masing-masing partai koalisi untuk mengatur strategi pemenangan nantinya, termasuk menggerakan kaum milenial,” ujar H Supian HK, kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).
Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel ini menegaskan, untuk pemilihan gubernur, partainya mengusung pasangan H Sahbirin Noor- H Muhidin, yang diperkuat 6 partai, pengusung yaitu, Golkar, PAN, PDI-P, PKB, PKS, dan NasDem, dan 3 partai pendukung, yaitu, Perindo, PSI, dan PKPI.
Adapun untuk Kota Banjarmasin Golkar mengusung Hj Ananda dan Mushaffa. Kotabaru, pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif. Banjarbaru, pasangan H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan AR Iwansyah. Kabupaten Banjar, pasangan Rusli dan KH M Fadlhan Asy’ary. Kabupaten HST, pasangan Saban Effendi dan Abdullah Alydrus. Kabupaten Balangan, pasangan Ansharuddun dan M Noor Iswan. Kabupaten Tanah Bumbu, pasangan HM Zairullah Azhar dan M Rusli.
Disinggung adanya dinamika pertukaran dukungan, seperti Nasdem turut mengusung cagub/wagub, sebaliknya, pada Pilwali Banjarbaru, Kader Golkar berhadapan dengan kader Nasdem? H Supian HK menyakan hal itu tidak menjadi masalah, karena itu merupakan dinamika berdemokrasi. Selain itu, DPP juga menyerahkan dinamika tersebut kedaerah masing-masing.
Menyikapi adanya pertukaran usung dan dukung yang terjadi, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, membidangi Hukum dan Pemerintahan, H Hasanudin Murad, menyebutkan, realita tersebut merupakan dinamika berdemokrasi, kendati secara kasat mata bisa menimbulkan opini kurang kondusif. Tetapi, hal itu justru bisa menunjukan bahwa di tingkat lokal kabupaten/kota bisa terjadi perbedaan denga tingkat provinsinya. Atau dengan kata lain, koalisi-koalisi memang memungkinkan tidak bersifat permamen. (Ipik)
