17 JULI, Mengapresiasi Hari Keadilan Dunia

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH

Sejenak menoleh kepada masalah operasionalisasi hukum. Tujuan penegakan hukum yang merupakan sisi pelaksanaan dan amat mendasar dari kinerja hukum adalah mewujudkan keadilan.

Sangat filosofis, ibarat jalan sangat jarang yang melalui, pada hal begitu panjang dan berliku orang berjalan, menyusur hukum yang menjadi dasar perilaku, tujuannya adalah menggapai keadilan. Namun ironis, begitu banyak para pakar hukum meniti relung hukum, keadilan sebagai tujuannya tak pernah tercapai.

Perjalanan Sejarah
Sejak jaman Yunani, keadilan terus diperjuangkan perwujudannya. Perlambang mengenai ini tecermin dengan gambar seorang wanita. Dialah Dice, putri penegak keadilan dengan mata tertutup dan membawa timbangan. Memutus perkara, kasus atau sengketa dengan tak memandang subyek hukumnya. Timbangan yang dibawa seimbang tanpa berat sebelah. Tetapi idealisme keadilan itu bagai memburu bayangan. Semakin cepat mengejar, pada saat yang sama bayangan juga berlari mengikuti.

Pada perkembangan dunia moderen, setiap tahunnya, tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional. Penetapan ini berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama, tahun 1978 berselang.

Penanda ini berangkat dari Statuta Roma, yang merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia, mengapresiasi keadilan. Saat bersejarah itu, tepatnya tanggal 17 Juli 1998, perwakilan dari 160 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia. Materinya adalah membahas masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu semakin marak dan kompleksnya masalah kejahatan internasional. Pergaulan sosial nyaris kalah oleh interaksi kejahatn yang semakin massif.

Hasil pembahasan di Roma itulah yang dituangkan dalam dokumen yang kemudian dikenal sebagai Statuta Roma. Dokumen ini adalah sebuah traktat yang menjabarkan bentuk-bentuk kejahatan internasional, sekaligus mandat untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Peradilan internasional yang kemudian didirikan di Den Haag, Belanda dan eksis hingga kini. Statuta Roma merupakan sebuah perjanjian internasional yang penting dalam sejarah peradaban manusia.
Seara substantif, peradilan untuk kejahatan internasioal (International Criminal Court) yang terbentuk dari hasil Statuta Roma ini difokuskan terhadap peradilan kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Proses peradilan terhadap keempat bentuk kejahatan internasional tersebut kemudian dimandatkan kepada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag sebagaimana disebutkan. Peradilan yang dinyatakan sebagai pemersatu dunia, Ketika kejahatan yang bisa menelan korban ribuan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu jiwa. Sebuah peradilan dengan kekuatan retroaktif, artinya menjangkau kejahatan yang tidak saja mencakup teerjadinya semenjak dibentuk. Namun mencakup kejahatan masa lalu yang masih bisa dilacak dengan bukti tak terkesampingkan.

Genosida, misalnya berarti tindakan apa pun yang dilakukan untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti membantai anggota kelompok, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok. Termasuk secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kepada kelompok masyarakat yang diperhitungkan akan menimbulkan pengrusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya. Demikian pula tindakan yang menerapkan perilaku yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat. Teermasuk tindakan berupa secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.

Sifat dan Implikasi Statuta Roma bagi Indonesia
Sifat dari Statuta Roma ini mengikat, namun pelaksanaan masih dibatasi oleh beberapa klausua yang mencerminkan sekuat dan sebesar apapun kewenangannya namun tetap terbatas. Batasan itu tecermin dalam poin pembatasan klausul. Klausul pertama, Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat melakukan investigasi dan proses peradilan terhadap negara yang secara legal meratifikasi Statuta Roma.

Klausula kedua, bahwa untuk tindakan berupa proses investigasi dan peradilan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional dengan catatan negara terkait tidak dapat atau bahkan tidak mau melakukan proses investigasi dan peradilan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena yang melakukan adalah kekuatan yang besar, dan tidak dapat diatasi oleh sistem penegakan hukum yang ada di negara yang bersangkutan.
Klausula penting ini, menjadi ganjalan tersendiri bagi para penandatangan Statuta Roma. Faktanya, pada saat peresmian, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian Statuta Roma untujk dituangkan dalam peraturan masing masing negara peseerta terjadi ketidaksepakatan. Hal ini tecermin pada kenyataan bahwa sebanyak 120 negara mendukung, tujuh negara menentang, sementara itu 21 negara lain memilih untuk abstain atau tidak memilih mendukung atau tidak mendukung.

Sementara itu dari 120 negara yang menandatangani dukungan untuk Statuta Roma itu sendiri hanya 60 negara yang berkomitmen secara legal untuk tunduk pada traktat (meratifikasi) tersebut. Negara yang berkomitmen ini benar benar ingin menjadikan peradilan pidana internasional sebagai cermin dari penegakan hukum secara konsisten. Khususnya terhadap kejahatan yang terjadi dan sangat mengerikan bagi ketenteraman dan keadilan dunia.
Implikasi Statuta Roma ini bagi Indonesia masih belum sepenuhnya diratifikasi sebagai bagian dari penegakan hukum khususnya dalam pergaulan internasional. Tercatat Ketika tahun 1999 Indonesia membuat pernyataan positif pada Komite ke-6 Majelis Umum PBB yang berisi partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC (International Criminal Court). Dalam hal ini, Pengadilan menjadi hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan sosial dan budaya, politik serta ekonomi.

Dalam pandangan Indonesa, mekanisme dalam ICC atau Mahkamah Pidana Internasional dalam Statuta Roma bersifat pelengkap dan bukan sebagai pengganti mekanisme hukum nasional. Hal ini menjadi tambahan terhadap makna penting nilai-nilai Piagam PBB yang meliputi imparsialitas, kesepakatan , non-diskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah.

Perkembangan berikutnya, pada tahun 2004 tersusun Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009 yang akan dilaksanakan oleh Komite Nasional bentukan Presiden untuk meratifikasi Statuta Roma yang direncanakan teerlaksana pada tahun 2008. Berikutnya, pada tahun 2006, perwakilan dari DPR RI berpatisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentang Mahkamah Pidana Internasional, dan terus melakukan upaya untuk akselerasi ratifikasi sebelum tahun 2008.

Sampai sekarang, di tahun 2020 ini keikutsertaan Indonesia dapat menunjang pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka mewujudkan keamanan dan keterlibatan dunia masih belum maksimal. Keberadaan Statuta Roma dalam catatan masih sebatas memperkuat tekad Indonesia untuk mencegah terjadinya impunitas. Sementara itu dengan kebijakan demikian citra di dunia internasional dalam perlindungan HAM masih rendah. Untuk itulah dalam bahasa sederhana harus segera dilakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma sepanjang tidak menbgganggu penegakan hukum nasional. (Penulis, Motaris tinggal di Sampit)

About dwidjo -

Check Also

Kesaksian Jurnalis Palestina Bushra Jamal Ath-Thawil, Ungkap Fakta Penjajahan Zionis Israel

BUSHRA Jamal Muhammad Thaweel (22) memilih profesi wartawan setelah menyaksikan sendiri ayah dan ibunya ditangkap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *