www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Penyelesaian permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara seperti tapal batas (demarkasi), keamanan nasional (national security), keamanan manusia (human security), serta aktifitas lintas batas yang bersifat ilegal seperti penyelundupan, narkotika, terorisme, dan lain sebagainya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud MD, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
“Saat ini Indonesia telah menjadi destinasi berkung Warga Negara Asing, Imigrasi mencatat di tahun 2018, sebanyak 21 juta WNA masuk kewilayah Indonesia melalui 69 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang keluar Indonesia, yakni hanya sebanyak 16.437.371 orang. Selain itu, sampai dengan bulan September tahun 2019, pihak Imigrasi telah menampung 13.863 orang pengungsi (refugees) yang berasal dari 40 negara,” ucap Mahfud.
Terangnya. hal ini membuat kawasan perbatasan selalu mendapatkan atensi dalam penanganannya, terbukti dengan dimasukkannya perbatasan negara sebagai salah satu agenda strategis dalam Nawa Cita ke tiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla Tahun 2015-2019.
Urgensi ini pun berlanjut pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2025 dalam agenda ke tujuh yaitu agenda memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, yang menyatakan bahwa Stabilitas Keamanan nasional Dicapai Melalui Penguatan Pertahanan dan Keamanan di perbatasan dan Pulau Terluar.
“Saya mendukung pelaksanaan Rakornas Pamtas ini, karena ini menjadi wadah konsolidasi dan penyamaan persepsi antar institusi tentang isu-isu terkini dan tantangan ke depan dalam pengamanan perbatasan negara”, jelasnya.
Menko Mahfud mengharapkan melalui Rakornas Pamtas ini ada sasaran yang dapat dicapai baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun sasaran Rakornas Pamtas bagi Pemerintah Pusat adalah Mendorong tersusunnya database pengelolaan pengamanan perbatasan yang lebih terintegrasi; mendorong peningkatan kapasitas personil pengamanan dan dibekali kemampuan serta berbasiskan teknologi; Mendorong peningkatan kemampuan diplomasi dan kerjasama bilateral; mendorong terciptanya regulasi, SOP, dan mekanisme.kerja pengamanan perbatasan yang terpadu; meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di perbatasan.
Sementara sasaran Rakornas Pamtas bagi Pemerintah Daerah adalah Mendorong peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan perbatasan; Mendorong program kegiatan untuk meningkatkan dan memajukan produk unggulan lokal khususnya di perbatasan; dan pengoptimalan pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai rumah bersama bagi pemerintah pusat dan daerah. Negara (PLBN) sebagai rumah bersama bagi pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Mahfud MD mejelaskan, pembangunan di wilayah perbatasan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat. Pasalnya, pembangunan di wilayah perbatasan berbeda-beda kebutuhannya antara yang satu dengan yang lain.
“Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membangun perbatasan cukup besar. Kita punya anggaran untuk pembangunan di perbatasan sebesar Rp 24,3 triliun,” katanya.
Mahfud menuturkan, prioritas pembangunan di wilayah perbatasan merupakan intruksi langsung dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas atau ratas yang digelar beberapa waktu lalu di istana presiden.
Untuk itu, lanjut Mahfud, kementerian dan lembaga harus saling bahu membahu guna mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.”Jangan lagi ada ego sektoral antar kementerian dan lembaga, semua harus terintegrasi termasuk soal anggaran biar terasa dan terlihat pembangunannya,” katanya. (Vin)
