www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Aliansi Kebangsaan, dan Forum Komunikasi Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) bekerjasama dengan Penerbit Buku Kompas telah menerbitkan buku “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila” sebagai hasil rangkuman dari Diskusi Panel Serial (DPS) yang bertema “Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa.
DPS tersebut berlangsung sejak bulan April 2017–Desember 2018. Acara tersebut diisi oleh 80 orang narasumber yang berlatarbelakang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dan pengalaman empirik, serta menampung pula buah pikiran aspiratif para pesertanya.
Mengawali peluncuran buku “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila” Sabtu mendatang, pada Rabu (4/3/2020) melakukan kegiatan “Bedah Buku” yang bertema Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, yang juga Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaludin, politikus, Wisnubroto, Ketua YNSB sekaligus Ketua Penyelenggara Diskusi Panel Serias Tanas, dan Nurrachman Oerip, Ketua SC DPS Tanas.
“Buku ini merupakan rangkuman dari Diskusi Panel Serial (DPS) yang dilakukan sebanyak 40 kali pertemuan yang digelar sejak April 2017 hingga Desember 2018. Ada 80 nara sumber dari latarbelakang berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman berbeda, buku ini sangat aspiratif,” ujar Pontjo Sutowo di Jakarta.
Menurut Pontjo buku setebal 270 lembar tersebut akan mengingatkan kembali pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat strategis menjelang ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-75.
“Tidak ada kebenaran dalam ber Indonesia kecuali dengan berpancasila. Jika Pancasila tidak dijadikan sumber ber-Indonesia, kita akan jauh dari cita-cita bernegara. Untuk itu, menghadirkan kembali Pancasila menjadi sangat penting demi kemerdekaan, keindonesiaan, kemakmuran, keadilan dan kemartabatan (5K) terealisasi di kehidupan kita. Tentu juga agar ketahanan, kedaulatan dan kemandirian berbangsa dan bernegara terasa kuat dan jaya,” papar Pontjo.
Pontjo juga mengatakan bahwa ancaman ketahanan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda jauh dengan bentuk ancaman pada 75 tahun yang lalu. “Saat ini bukan perang secara fisik yang kita hadapi, melainkan perang teknologi big data,” imbuhnya.
Lebih lanjut Pontjo mengatakan, memasuki dasawarsa ketiga, abad ke-21, dan millenia ke-3 pada tahun 2020 ini, bangsa Indonesia akan merayakan Proklamasi Hari Kemerdekaannya yang ke-75 tepat pada tanggal 17 Agustus 2020.
Masa lalu, saat ini, dan yang akan datang pada hakekatnya merupakan proses perjalanan sejarah bangsa kita yang sifatnya berkesinambungan meskipun tidak selamanya berjalan linier.
Sebaliknya, penuh dengan dinamika fluktuatif akibat pertarungan kepentingan subjektif berbagai bangsa/negara lain terhadap Indonesia maupun segala pergolakan internal kita beserta implikasinya, sebagai “residual problems” bangsa.
“Di sini, menghadirkan kembali Pancasila menjadi sangat penting demi kemerdekaan, keindonesiaan, kemakmuran, keadilan dan kemartabatan (5K) terealisasi di kehidupan kita. Tentu juga agar ketahanan, kedaulatan dan kemandirian berbangsa dan bernegara terasa kuat dan jaya,” jelasnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaludin, politikus yang pernah menjabat sebagai anggota MPR mengatakan sistem ketahanan nasional akan menjadi penentu seberapa lama Indonesia bisa bertahan. Kerajaan Majapahit bisa bertahan hingga 200 tahun, begitu juga dengan Kerajaan Sriwijaya.
Menurutnya ada tiga unsur yang menjadi penentu apakah sebuah negara akan runtuh atau tetap bertahan, yakni tata kelola negara yang salah, serangan atau ancaman dari luar dan masalah ketidakadilan.
“Pada abad pertengahan, masalah pemungutan pajak berlebihan telah menjadi pemicu runtuhnyabanyak negara di dunia,” kata Prof Laode yang bertindak sebagai moderator tetap DPS Tanas.
Menurut Prof Laode, untuk menjadi negara yang besar, peran teknologi tidak bisa diabaikan. Negara-negara besar di dunia menempatkan inovasi sebagai basis dari pengembangan industri. “Tetapi Indonesia masih lebih kepada menjadi pembeli atau pengguna teknologi. Indikasinya, inovasi tidak banyak muncul pada industri kita,” katanya.
Prof Laode berharap buku Menggalang Ketahanan Nasional dengan paradigma Pancasila menjadi acuan bagi kita semua untuk kembali kepada cita-cita besar bangsa Indonesia. Cita-cita besar yang termaktub dalam lima butir sila Pancasila tersebut harus di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sebaik-baiknya. (Vin)
