www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 5 dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019- 2023) dengan harapan untuk memperkuat kinerja KPK agar lebih transparan dan akuntabel. Berbagai kalangan menilai akibat penunjukan langsung tersebut muncul pro kontra bahkan menuai polemik.
“Kebijakannya itu merupakan hak prerogatif Presiden dalam rangka untuk kebaikan masa depan rakyat dan negara kita. Sehingga Presiden Jokowi perlu menunjuk Dewan Pengawas KPK sebagai mata, telinga dan tangannya yang bertujuan hanya untuk mengawasi kinerja KPK dan juga harus dipahami bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK itu bukan untuk mengurusi bagaimana kerja KPK. Maka adanya Dewan Pengawas KPK ini sangat bagus dan harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar kinerja KPK kedepannya lebih baik,” ujar Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih Perjuangan (Mabes LMPP), D Yusad Regar ketika ditemui Koranpelita.com, di Jakarta, Selasa (24/12/2019).
Menurut Yusad semua organisasi apapun di negara kita tercinta Indonesia ini, ada Dewan Pengawas, seperti Presiden saja diawasi, kenapa harus ditakutkan maupun diributkan adanya Dewan Pengawas KPK ini. “Track record kelima Dewan pengawas KPK ini tentunya sudah mumpuni di kaji oleh Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Hal senada dikatakan Sekjen Mabes LMPP, Ade Muhammad Nur. SH. MH menurutnya bahwa keputusan Presiden Jokowi melantik Dewan Pengawas KPK ini sangat baik sekali, karena seperti ketum sampaikan tadi bahwa setiap organisasi itu diawasi oleh dewan pengawas, berarti dewan pengawas KPK yang ditunjuk Presiden Jokowi tersebut untuk mengawasi kinerjanya Ketua dan anggota KPK, karena lembaga KPK itu bukan milik Ketua maupun anggota KPK tetapi lembaga KPK adaah milik Negara.
“Presiden Jokowi sebagai kepala negara sudah tepat mengambil sikap yang positif, bagaimana memperkuat lembaga KPK ini kedepannya lebih baik lagi.Jangankan hanya organisasi, kita manusia saja diawasi oleh malaikat, padahal KPK hanya sebagai badan Adhock yang cuma sebatas pekerja yang memang harus diawasi,”tegasnya.
Dikatakan Ade yang dapat menjadi pertanyaan publik ada apa ditubuh KPK? kenapa tidak mau diawasi, sehingga menjadi timbul kecurigaan masyarakat dan bila perlu kita audit saja KPK punya pekerja yang sudah berjalan selama 18 tahun ini menghabiskan uang negara dengan gaji pegawai maupun penyidik KPK paling besar diluar daripada lembaga negara.
“LMPP akan melakukan Audit lembaga KPK secara transparan supaya rakyat tahu kinerja KPK yang sesungguhnya. Jangan selama ini prestasi kinerja KPK selalu di ukur oleh publik hanya dengan adanya langkah OTT saja, padahal apapun langkah yang dilakukan KPK itu adalah teknis dengan melakukan OTT dengan nilai uang hanya Rp.100juta itu masih sangat kurang begitu efisien,”terangnya.
Dengan dilantiknya lima dewan pengawas oleh Presiden Jokowi tmbah Ade tentunya sangat men gapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi sudah mengambil langkah-langkah yang posistif menunjuk Dewan Pengawas untuk memperkuat KPK.
“Kami Mabes LMPP percaya dan mendukung keputusan Presiden Jokowi dengan adanya Dewan Pengawas agar KPK semakin kuat kedepannya,” ujarnya. (han)
