www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Balikpapan, Koranpelita, com
Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di lapangan sering dihadapkan dengan berbagai persoalan sehingga adakalanya terlambat dalam menyelesaikannya. Misalnya soal pembebasan lahan.
Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai bidang seperti dengan jajaran kejaksaan diperlukan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
Demikian penegasan Irjen Kementerian PUPR, Widiarto, saat memberikan sambutan dalam rakor di Kota Balikpapan, Kaltim, Rabu(9/10).
Ditegaskannya, .infrastruktur tetap jadi prioritas pemerintah dan menjadi daya ungkit ekonomi nasional. Selain itu, infrastruktur jadi kunci persaingan global dan menarik investasi.” Kita butuh pengerjaan secara cepat dan selamat. Maka perlu kerjasama berbagai pihak,” kata Widiarto.
Dengan demikian, rakor dilaksanakan antar Kementerian PUPR, Kejaksaan, dan BPKP, untuk memberikan keyakinan agar dalam menjalankan tugas tidak dibayangi hal hal yg kurang baik.”Tidak ada lagi kata titipan dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur,” jelasnya.
Mengenai pemindahan ibukota di Kaltim, pihak Kenterian PUPR, mengaku sudah melakukan berbagai kegiatan termasuk design infrastruktur.
“Kita adalah kementerian pertama yang akan pindah ke Ibukota Negara, yg baru, tahun 2023,” jelasnya.
Rakor Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) bidang Infrastruktur di wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, berlangsung hangat.
Acara ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama TP4D secara serentak dengan jajaran Kejaksaan di wilayah tersebut.
Jangan takut…..
Dalam acara yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen,Jan S. Maringka, mengatakan TP4 dibentuk tahun 2015 .Ini merupakan bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional. Maka, penegak hukum jangan memberikan rasa takut kepada aparat pemerintahan baik pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
Alasannya kehadirannya untuk meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara tepat.
Sementara, Gubernur Kaltim, Irdan Noor, merasa yakin perjanjian kerjasama manfaatnya sangat banyak. Apalagi pada smester kedua rencananya ibukota mulai dibangun tapi baru sebagian.
“Pemindahan ini khan untuk untk kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.
Kaltim ini, kontribusi ekspor cukup tinggi hingga 28 miliar dolar setahun.
Masyarakat Kaltim, lanjutnya, tidak pernah memprotes soal kepindahan ibukota. “Kita pun akanenyiapkan lahan 380 ribu hektar untuk ini dan lingkungan justru akan diperbaiki bukan dirusak,” tegasnya. (oto)
