www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Cianjur, Koranpelita.com
Aliansi Masyarakat Untuk Penegakkan Hukum (Ampuh) Cianjur, Jawa Barat, merasa miris dan prihatin atas kondisi semakin berlarutnya polemik dan dinamika yang menyelimuti kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Cianjur.
Presidium Ampuh Cianjur, Yana Tadz Nurzaman, mengemukakan, organisasi yang seharusnya menjadi kawah candradimuka pendewasaan berpikir para generasi muda, malah dijadikan tempat pertempuran yang mempertontonkan syahwat untuk berkuasa yang kebablasan.
“Aturan normatif yang menjadi pedoman dan payung hukum organisasipun akhirnya diabaikan, rasa kebersamaan, persaudaraan dan silaturrahmi tidak lagi diindahkan,” ujarnya kepada Koranpelita.com, Jum-at (5/10).
Manuver dan kasak kusuk sekelompok oknum pengurus yang kecewa menjadi tontonan yang benar-benar tidak mendidik dan mendewasakan masyarakat. Ditambah dengan pemanfaatan jaringan birokrasi untuk kepentingan oknum si pemilik syahwat berkuasa menambah runyam dan kotornya layar pertunjukan ini.
Dengan kondisi seperti itu, Ampuh mendesak pemangku kebijakan, dalam hal ini Plt. Bupati Pemkab Cianjur dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur untuk bersikap normatif dalam mensikapi dinamika yang menyelimuti Karang Taruna Kabupaten Cianjur.
“Kembalikan semuanya kepada pedoman aturan main yang ada, hindari bersikap atas dasar kedekatan, emosional politik, suka dan tidak suka. Jangan melangeungkan konflik dan polemik,” harapnya.
Proses dan tahapan pemilihan itu sudah selesai dan final, semua pihak harus menghormatinya, “Jadi agenda Temu Karya Luar Biasa (TKLB) yang akan digelar besok di aula PGRI Kecamatan Sindangbarang itu ilegal dan inskonstitusional, singkatnya melabrak aturan,” ungkapnya.
Menurutnya, sikap Ampuh semata-mata rasa keprihatinan dan rasa memiliki Karang Taruna itu sendiri, “Walaupun kami tidak pernah menjadi pengurus di organisasi ini. Kami hanya ingin semua pihak taat aturan main, tidak lebih,” ujarnya.
Menurutnya pula kalau kemudian ada pihak-pihak yang tetap memaksakan diri untuk tetap melanggengkan konflik, “Jangan salahkan masyarakat jika arus gelombang penolakan ini semakin besar,” ucapnya.(Man Suparman).
0000
