Gorontalo, Koranpelita.com
Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) sesungguhnya mengejawantahkan konsep Millenium Development Goals (MDGs). Target Pembangunan Millenium yang sudah selesai tahun 2015.
Negara-negara di dunia membuat kesepakatan baru melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs).
Sebagaimana MDGs pendahulunya, SDGs juga menetapkan target-target pembangunan manusia, bahkan targetnya jauh lebih rinci dibandingkan MDGs. Indonesia dan negara-negara berkembang akan semakin sulit untuk mencapai target yang disepakati masyarakat internasional itu.
Angka Kematian Ibu (AKI) yang menjadi salah satu target MDGs, Indonesia gagal mencapainya tahun 2015, yakni menurunkan separo dari AKI yang ketika disepakati di PBB dalam MDGs posisi AKI Indonesia berada di angka 125/100.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 228/100.000 dan terakhir menjadi 307/100.000 kelahiran hidup.
MDGs yang menjadi kesepakatan internasional dan Indonesia menandatanganinya, mengharuskan untuk menurunkan AKI sampai separo atau 102/100.000 kelahiran hidup.
Bagaimana SDGs untuk kurun waktu 15-30 tahun mendatang, mampukah Indonesia mencapai SDGs. Atau sebaliknya, Indonesia bakal mengulang kegagalan yang sama seperti dalam MDGs.
Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPd memiliki.kiat-kiat untuk mencapainya. Bersama Prof Dr Haryono Suyono, Nelson Pomalingo mengembang Posdaya.
Dua guru besar yang birokrat berusaha mencari cari membangun masyarakat agar mencapai derajat kesehatan yang paripurna. Haryono Suyono yang malang melintang di birokrasi sejak awal pembangunan Indonesia berbagi ilmu dan pengalaman.
Haryono Suyono menawarkan konsep Posdaya dengan strategi pemberdayaan keluarga. Meningkatkan kesejahteraan perempuan yang akan berdampak kepada keluarga, terutama anak-anak, bayi dan balita.
Pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi keluarga menjadi titik sentral pembangunan. Pendidikan yang baik memungkinkan kesehatan menjadi baik. Pendidikan dan kesehatan yang baik lebih mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik lagi.
Nelson Pomalingo yang guru besar pendidikan menyerap ilmu dari sang guru. Banyak belajar, mengkomparasi dan menggali pengalaman langsung di lapangan. Sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan, langsung menerapkan dalam program kerja, memberdayakan masyarakat dengan penekanan keluarga.
Nelson Masuk Desa (Nomaden) menjadi semangat baru di Kabupaten Gorontalo. Kreativitas berkembang, banyak inovasi yang dilakukan, banyak juga hasil yang didapatkan.
Nomaden mengharuskan Nelson berusaha lebih dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya. Memberikan pelayanan prima, mendekatkan diri dengan masyarakatnya.
Nelson Pomalingo mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini menggelar Program Nomaden.
Bupati dan seluruh perangkatnya berkantor pindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain. Bupati Nelson Pomalingo berharap agar lebih dekat dengan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
Nomaden yang dimaksud Nelson Pomalingo bukan hidup berpindah-pindah, melainkan melakukan pelayanan kepada masyarakat berpindah-pindah. Program Nomaden, berarti juga Nelson Masuk Desa yang dilakukan mulai September 2019
“Meski pun saya hampir setiap saat berkunjung ke desa, tapi kali ini berbeda. Jadi satu malam kita tidur di desa dan selama dua hari kami melayani masyarakat di sana. Tadi sangat luar biasa masyarakatnya. Mereka sangat antusias,” jelasnya Sabtu 7 Septembet 2019.
Program Nomaden, lanjutnya, dilakukan dalam rangka pelayanan seperti soal pelayanan dukcapil, soal pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, izin, hingga pasar murah.
Selain itu, untuk melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah dilakukan selama empat tahun terakhir.
Tujuan lain dari Program Nomaden adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat terutama untuk program-program tahun 2020.
Kepemimpinannya akan berakhir tahun 2021, maka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2015-2021.
“Jadi, tahun depan akan ada draft untuk modal untuk rencana pembangunan. Siapa pun nanti bupatinya, sudah ada draft, apa saja yang akan dikerjakan untuk pembangunan. Namanya RPJMD Teknokratik, semacam konsep yang nantinya akan digabungkan dengan visi dan misi bupati selanjutnya,” paparnya.
Program Nomaden, bila sebelumnya pelayanan dilakukan di Limboto sebagai Ibukota Kabupaten, sekarang pelayanannya dilakukan langsung di kecamatan dan desa. Tak hanya dirinya, seluruh OPD pun, katanya, akan berkunjung ke desa.
“Jadi Kamis malam atau malam Jumat, mereka sudah menyiapkan untuk pelayanan sehingga Jumat dan Sabtu, mereka benar-benar bisa melayani masyarakat. Saya melihat masyarakat begitu antusias. Luar biasa. Program ini juga memindahkan uang ke desa, karena kami tidak ingin membebani masyarakat. Selain melayani, kami juga berbelanja yang membuat jual beli di desa jadi meningkat,” terangnya.
Gelar pasar kaget yang melibatkan masyarakat setempat. Mereka, akan menjual hasil-hasil bumi.
“Diwajibkan bagi seluruh PNS dan masyarakat untuk membeli hasil bumi tersebut. Dengan demikian akan menambah uang yang masuk ke desa atau kecamatan,” paparnya.
Menginap di desa atau kecamatan yang dikunjungi. masyarakat sendiri yang meminta untuk tidur di rumah-rumah mereka.
“Bagi saya yang penting ada tempat untuk beristirahat. Kemudian ada tempat untuk mandi. Itu saja sudah luar biasa bagi saya. Saya tidak memilih-milih akan beristirahat di mana. Kalau untuk teman-teman OPD ada yang membuat tenda bukan hanya berfungsi untuk tempat istirahat, tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (Dwijo Utomo)