Jakarta, Koranpelita.com
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko minta mahasiswa dan masyarakat sipil yang menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah dan depan Gedung DPR memahami Presiden Joko Widodo telah meminta pengesahan RKUHP ditunda.
Sejauh ini demo mahasiswa dari berbagai kampus di daerah dan kelompok masyarakat turun ke jalan meminta pemerintah dan DPR mencabut pasal bermasalah dalam RKUHP. Mereka juga menolak revisi UU KPK, yang sudah disahkan.
Terkait protes mahasiswa dan masyarakat terhadap sejumlah peraturan, Moeldoko mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat menunda pengesahan empat rancangan atau revisi undang-undang.
“Yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi UU KUHP (pengesahannya ditunda), berikutnya [RUU] Pertanahan, berikutnya [RUU] Pemasyarakatan dan beberapa yang lain,” kata Moeldoko.
Menurut dia, Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak masalah. Ia menyebut Papua, kebakaran hutan dan lahan yang penuh keprihatinan. Menurutnya, pemerintah telah bekerja keras menghadapi berbagai persoalan yang ada.
Menurut Moeldoko, Jokowi saat ini sedang memikirkan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kondisi keamanan di Papua hingga kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.
“Menghadapi Papua penuh keprihatinan. menghadapi Karhutla penuh keprihatinan,” ujarnya.
Selanjutnya Moeldoko berharap para pengunjuk rasa dapat memahami persoalan Presiden. Lantas ia meminta jangan menambah masalah lagi.
“Harapan saya kita harus punya empati seperti itu. Jangan, lah, presiden yang menghadapi situasi yang tidak mudah ditambah lagi dengan hal-hal seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus mencerminkan bangsa yang beradab,” katanya. (djo)