Cianjur, Koranpelita.com
Banyaknya suplaier yang tidak mengikuti pertemuan dengan Kepala Bulog Cianjur, Jawa Barat, diduga mereka enggan membeli pengadaan beras bantuan non tunai (BPNT) dari Bulog, karena jika membeli beras dari Bulog keuntungannya tipias.
Sedangkan kalau pengadaan beras dari luar Bulog harganya relatif murah, sehingga dari segi keuntunnya lebih besar. Para suplaier pun memiliki beban harus berbagi untuk koordinasi dan keamanan dengan pihak-pihak tertentu.
Dalam pertemuan dengan Bulog hanya enam suplaier yang hadir terkait pelaksanaan pengadaan beras BPNT berdasarkan surat edaran Mensos mulai bulan September 2019 ini pengadaannya melalui Bulog.
Sebagaimana diberitakan pengadaan beras BPNT diduga banyak diselewemgkan dan kasusnya ditangani Tipikor Polres Cianjur. Sejumlah suplier, tksk, dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, diperiksa Tipikor.
“Polisi harus mengusut tuntas dan pihak yang terlibat penyelewengan agar dijadikan tersangka, karena jelas merugikan negara dan masyarakat penerima manfaat,” harap Ketua Dewan Kota, Dian Rahadian yang juga salah seorang pendiri YLBHI Cianjur itu.
Disamping itu, Plt Bupati Cianjur, Hermam Suherman dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Ahmad Mutawali, harus bertanggung jawab atas kisruhnya beras BPNT di Cianjur.
Menjawab pertanyaan, dugaan penyelewengan beras BPNT, yaitu beras tidak berkualitas, bau apek hampir sama dengan kualitas beras miskin (raskin) atau beras sejahtra (rasta). Takaran kurang dari 10 kg.
Banyak penerima manfaat.tidak mendapatkannya,”Intinya suplier banyak menarik keuntungan mencapai separuhnya, sehingga diduga ada unsur koruptifnya,” ucap Dian.
Diperoleh keterangan di Kabupaten Cianjur, ada sekitar 187. 000 penerima BPNT, dan ada 737 e-warung dan yang susah terdistribusi sekitar 66. 000 e-warung.(Man Suparman)
0000