Sampit,Koranpelita.com.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalteng, H.Jhon Krisli SE MSi seperti dilansir Harian Radar Sampit Rabu ( 17/7) mengatakan, pengelolaan badan usaha milik daerah ( BUMD) tidak bisa maju lantaran tidak dikelola secara profesional.
Jhon Krisli mengkritik dari sektor BUMD yang dianggap mandul dalam mendongkrak pendapatan asli daerah.
Dimana penegasannya itu berawal dari tim anggaran pemerintah daerah ( TAPD ) yang mematok angka pendapatan asli daerah tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,yakni Rp.242 miliar.
Ketua DPRD Kotim ini mengatakan, makanya jangan membawa orang dekat yang mengurus BUMD untuk menggali PAD.Karena kita bentuk BUMD untuk menggali PAD dan untuk pembangunan.
Kalau Perusda itu dikelola tidak profesional ,maka begini akibatnya.
Menurut Jhon Krisli , DPRD Kotim akan menolak kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan orang tidak sesuai kemampuannya.
Ia juga menilai kinerja pemerintah daerah cendrung menurun dari sebelumnya.Salahsatu contohnya, Pelabuhan Pelangsian di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit tidak difungsikan.Sebab jika difungsikan semua aktivitas bongkar muat bisa diarahkan kepelabuhan resmi dan berizin tersebut. ( Ruslan AG).