www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Bappenas Menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Selatan, Rektor ULM Optimis Bisa Terwujud.
Banjarmasin, Koranpelita.com
Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Profesor Sutarto Hadi, menyimpulkan, Daya dukung lingkungan untuk wilayah atau lokasi baru yang dipilih tentunya sudah diperhitungkan secara matang dan seksama oleh pusat. kemudian, diiringi perencanaan dan timeline yang tepat, maka diapun mengaku optimis dalam kurun waktu 10 tahun kedepan ibu kota negara yang baru di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah dapat teruwujud dan berjalan.
Hal itu diungkapnya, setelah mendengar paparan lugas dan jelas yang dibeberkan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Rudy S Prawiradinata, terkait rencana pembangunan sarana prasarana fisik perkantoran dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang digelar di Banjarbaru, Kalsel, Senin (15/7/2019) tadi.
Menurut Sutarto Hadi, untuk melaksanakan pembangunan sarana fisik perkantoran di Kalsel, tidaklah terlalu sulit. Sebab, selain teknologi yang sangat memungkinkan, juga didukung akses yang cukup dekat dengan wilayah Pulau Jawa, seperti Surabaya, dan Sulawesi, khususnya akan keperluan barang yang dibutukan untuk pembangunan dasar tersebut.
Hanya saja, yang sedikit rumit, yaitu untuk membangun penyediaan rumah-rumah bagi ratusan ribu ASN, atau pegawai yang juga akan turut boyong ke wilayah Ibu Kota Negara yang baru ini.
Kendati begitu, sesuai paparan Bappenas, jika ground breaking mulai tahun 2020 dan berlanjut fokus membangun kantor-kantor pemerintah dan kantor duta negara sahabat dan lainnya hingga 2024, kemudian 2021-2016 membangun lembaga pendukung, serta rumah-rumah dinas pegawai dan lembaga terkait, maka dalam waktu 10 tahun Ibu Kota Negara RI di Kalsel bisa terwujud.
” Jadi kita optimis semua ini bisa dilaksanakan dan berjalan dan lancar, jika didukung timeline yang tepat” kata dia.
Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian/Badan PPN Rudy Prawiradinata memaparkan estimasi jumlah pemindahan penduduk ke lokasi ibu kota baru RI.
Ini dituangkan dalam dua skenario.
Skenario pertama, pemerintah pusat berencana memindahkan pegawai di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mencapai 195.550 jiwa. Serta TNI/Polri sebanyak 25.660 jiwa.
Kemudian, anggota keluarga dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta polri/TNI masing-masing 4 orang per keluarga sebanyak 884.840 jiwa.
Lalu para pelaku ekonomi sekitar 393.950 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan estimasi jumlah penduduk yang akan pindah sebanyak 1,5 juta.
Adapun luas lahan yang diperlukan sekitar 40.000 hektar, dengan anggaran Rp466 triliun.
Skenario kedua lanjut Rudy, terdapat perbedaan jumlah penduduk yang berpindah yaitu, jumlah pegawai di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekitar 111.510 jiwa. TNI/Polri sekitar 25.660 jiwa.
Lalu, anggota keluarga dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta TNI/Polri masing-masing 4 orang per keluarga sebanyak sekitar 480.244 jiwa ditambah pelaku ekonomi sekitar 184.150 jiwa dengan total keseluruhan mencapai 870.000 jiwa, dengan luas lahan 30.000 hektar dan anggaran yang diperlukan sekitar Rp323 triliun.
Terkait provinsi atau wilayah pertama yang dikunjungi Bappenas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan (Kalsel) Nurul Fajar Desira belum berani mengambil kesimpulan.
Namun dia memperkirakan karena Kalsel memiliki potensi besar soal pemindahan ibu kota.
Fajar menyebutkan, dialog pemindahan ibu kota yang dilaksanakan di Hotel Novotel Banjarbaru hari ini hanya untuk menampung segala inspirasi masyarakat.
Dialog bertema “Kalimantan untuk Indonesia” hari itu dihadiri beberapa tokoh penting Banua (Daerah), seperti (Mantan) Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Riset dan teknologi Kabinet Indonesia bersatu II Gusti Muhammad Hatta. Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Rektor Universitas Lambung Mengkurat (ULM) Sutarto Hadi, Dosen Ilmu sosial dan Pemerintahan ULM Taufik Arbain, dan 176 undangan penting lainnya.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, menyebutkan, Kalsel, akan berupaya menyiapkan semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan pemerintah pusat berkenaan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini, dan semuanya diserahkan kembali kepada presiden untuk memutuskan dan memgambil kebijakan yang dipilihnya.
” Kalsel menyiapkan lahan 300 ribu hektar di dua titik” kata H Sahbirin Noor. (Ipik)
