Dugaan Setoran Fee dan Mafia Proyek di Kotim?

Oleh : Ruslan Abdul Gani

Menarik, pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim) Provinsi Kalteng , H.Jhon Krisli SE MSi beberapa waktu lalu, yang ramai dberitakan media mengenai dugaan proyek multiyears dan anggaran yang bocor di daerah ini , di antaranya sinyalemen setoran fee sepuluh persen kepada oknum tertentu, bukanlah isu baru. Tetapi sebuah isu lama yang disinyalir tidak saja terjadi pada proyek besar, namun juga praktik kotor itu terjadi pada proyek kecil pemerintah.

Potret yang mengingatkan akan pesan moral Mahatma Gandhi yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut : “Bumi ini sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, tetapi tak pernah cukup untuk segelintir orang yang rakus.” Kata bijak dari Mahatma Gandhi, seperti mengamini pendapat Plato tentang , “Homo Homini Lupus atau manusia adalah srigala bagi yang lainnya.” Meskipun ada kata bijak dari Joseph Brotherton yang mengatakan : “ Kekayaan tidak dilihat dari banyaknya harta benda yang kita kumpulkan, tapi dari kesederhanaan keinginan kita.”


Terkait statemen H..Jhon Krisli SE, mengenai dugaan praktik busuk permainan proyek yang membuat pembangunan dikorbankan harus segera diakhiri. “ saya hanya prihatin uang ratusan miliar yang jadi barang fisik itu hanya separuhnya .Ini sudah berlangsung lama,” katanya.

Hal ini mengingatkan sejumlah esai-esai penulis yang terbit di Harian Radar Sampit mengkritisi persoalan dugaan mafia proyek, seperti edisi Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 berjudul : “ Adakah Praktik Komitmen Fee Sepuluh Persen di Kotim?” Pada prolog dari tulisan tersebut mengenai dugaan fee sepuluh persen dari nilai proyek yang bersumber dari dana APBD Kotim sudah lama terdengar.

Tetapi kebenarannya perlu pembuktian.
Pada bagian lain dari tulisan ini mengungkapkan, terlebih komitmen fee itu disinyalir terjadi hampir di semua proyek pemerintah, seperti kita lihat sejumlah kepala daerah , anggota legislativ, birokrat dan kalangan swasta yang kena operasi tangkap tangan ( OTT) KPK atau yang jadi pesakitan lembaga anti rasuah . Sebuah potret menyedihkan di tengah kemiskinan yang membelit rakyat, ternyata korupsi masih marak.

Sejatinya, mengangkat persoalan ini kepermukaan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan daerah . Semoga eksekutif dan legislatif di Kotim amanah dalam menjalankan kepercayaan rakyat. Karena kita semua menginginkan, terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta melayani rakyat.

Sedangkan esai penulis yang terbit di Harian Radar Sampit edisi Rabu tanggal 7 Februari 2018 berjudul : “Adakah Perburuan Rente di Balik Proyek Multiyears?” Dalam tulisan ini menyoroti proyek multyears di Kotim yang menyedot banyak anggaran dan tidak pro rakyat? Lalu adakah “magnet” lain sehingga begitu kepincut akan proyek multiyears yang menelan dana besar itu?

Rakyat berharap, jangan sampai hal itu menjadi modus operandi untuk berburu rente seperti “ mengejar fee proyek besar.” Rakyat juga menginginkan, tidak ada yang memperkaya diri dengan segala cara di atas penderitaan rakyat. .
Pada esai penulis yang terbit di Harian Radar Sampit edisi Minggu tanggal 2 September 2018 berjudul :” Mega Proyek di Kotim, Sterilkah dari Praktik Korupsi?“

Dalam tulisan ini di antaranya mempertanyakan , apakah setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, kemajuan daerah , Negara dan bangsa ini? Apakah pula tidak ada praktik “zalim” yang berorientasi pada pendekatan proyek? Sehingga menjadi tidak peduli dengan azas ,manfaat, abai pada efesiensi dan bersikap memperdaya dengan dalih untuk kepentingan rakyat, daerah dan negara ?

Tersebab, dalam Negara demokrasi fungsi kontrol selain dilakukan legislatif juga oleh kekuatan masyarakat sipil dan pers, sebagai mekanisme check and balances. Di mana akuntabilitas dan transparansi, sebuah tuntutan yang wajib dliakukan demi kepentingan publik . Sejauh mana penggunaan anggaran dalam program pembangunan yang berdasarkan azas manfaat dan skala prioritas untuk mensejahterakan rakyat. . Bukan membangun “proyek mercusuar” yang seolah-olah daerah ini kelebihan duit ?

Sedangkan esai penulis yang terbit di Harian Radar Sampit edisi Minggu tanggal 25 November 2018 berjudul : “ Adakah Suap dan Fee Mega Proyek di Kotim ? “ Pada tulisan ini menyoroti , mega proyek yang masuk dalam proyek multiyears maupun reguler menguras anggaran daerah yang terbatas, mengakibatkan banyak program pro rakyat seperti ekonomi kerakyatan hanya gaungnya saja. Ini bukan sebuah sikap tendensius terhadap kekuasaan, melainkan sikap kritis dari rakyat yang memberi amanah.

Apakah ada kolusi oknum legislatif bersama oknum eksekutif karena dugaan suap dan menerima fee proyek ? Sehingga disinyalir terdapat proyek “ aneh-aneh” yang menyedot anggaran tidak sedikit. Sebab sinyalemen proyek “aneh-aneh “ itu sama dengan tindakan menghambat tujuan mulia pembangunan itu sendiri, yang ingin mensejahterakan rakyat serta daerah yang lebih baik. (Penulis, pemerhati sosial dan politik, tinggal di Sampit ) .

About dwidjo -

Check Also

Syahrul Yasin Limpo: UU CK Menata Ulang Kewenangan Daerah

Jakarta, Koranpelita.com Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *