Sampit,Koranpelita.com.
Wakil Ketua DPRD Kalteng dari Partai Gerindra,H.Heriansyah SE MAP ,melalui ponselnya Selasa ( 2/7) mengatakan, Fraksi Partai Gerindra menerima laporan baik dari SOPD atau dinas terkait maupun pihak ke3, yang bergelut di bidang jasa ,baik fisik maupun non fisik masalah rasionalisasi anggaran APBD 1 tahun 2019 ini terjadi tanpa ada komunikasi dengan DPRD Provinsi Kalteng sebagai mitra, yang seharusnya dilaksanakan saat pembahasan APBD Perubahan 2019 sesuai aturan.
Efek rasionalisasi anggaran APBD 1 ini berdampak pada putaran uang di Kalteng ,karena peningkatan ekonomi masyarakat masih berpengaruh pada serapan APBD yang seharus saat ini sudah mencapai target 50% ke atas. Inilah persoalan terjadi saat ini,karena adanya rasionalisasi.
Sebagai Wakil Ketua DPRD DPRD Provinsi Kalteng juga Fraksi Partai Gerindra sangat prihatin terhadap rasionalisasi,sebab berdampak pada rendahnya serapan anggaran APBD Provinsi Kalteng tahun 2019,yang berakibat ekonomi pertumbuhannya melemah untuk menengah kebawah dan inflasi tinggi di Kalteng serta perputaran uang tingkat ekonomi kebawah terpuruk. ( Ruslan AG).