www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Sampit, Koranpelita.com
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim ) Provinsi Kalteng, H.Jhon Krisli, SE, MSi baru -baru ini di Sampit mengatakan, meskipun anggaran yang dimiliki daerah terbatas tetapi skala prioritas tetaplah harus melihat kebutuhan rakyat dengan memperhatikan aspek pemerataan.
Tersebab, seperti di wilayah utara Kotim sangat memerlukan sentuhan program pembangunan terlebih di bidang infrastruktur, supaya mereka bisa lepas dari segala keterbatasan.
Menurut H.Jhon Krisli , harapannya kedepan tidak ada lagi program pembangunan yang sifatnya mercusuar dan jauh dari upaya untuk mensejahterakan rakyat.
Ia juga berpandangan,karena persoalan daerah ini adalah ketertinggalan infrastruktur maka seharusnya setiap Kecamatan memiliki alat berat ,jadi setiap ada jalan yang rusak cepat diperbaiki misalkan di suatu Desa jalannya rusak ,maka cukup dengan dana Desa bisa jalan rusak itu diperbaiki dengan cepat tanpa menunggu program pembangunan dari APBD Kotim yang tentunya lebih lambat penanganan kerusakan jalan tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kotim H.Supriadi MT.S.Sos dari Fraksi Partai Golkar Rabu (19/6 ) di Sampit mengatakan, program pembangunan harus mengedepankan pemerataan dengan prinsif proporsionalitas dan kebutuhan rakyat dan daerah.
Jangan hanya melihat jumlah penduduk di suatu wilayah lantas wilayah itu mendapatkan porsi pembangunan yang lebih besar tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan dan menjadi kesulitan rakyat.
H.Supriadi beranggapan,jika kawasan utara Kotim ingin membentuk Kabupaten baru terpisah dari Kotim merupakan hal yang wajar.Karena mereka selama ini merasa wilayah mereka yang penuh dengan ketertingalan tidak mendapat porsi yang layak dalam program pembangunan.
Sebab itu pemerataan pembangunan di daerahnya harus mengacu pada kebutuhan dan kesulitan rakyat, dengan prinsif proporsionalitas.
Sedangkan anggota DPRD Kotim Alexius Esliter dari PDI Perjuangan mengatakan,program pembangunan yang dilakukan jangan karena keinginan dan hawa nafsu.Melainkan karena kebutuhan rakyat dan daerah dengan melihat azas manfaatnya. ( Ruslan AG ).
