John Hamenda Adukan Kajari Manado kepada Jaksa Agung karena Perkaranya di P21

Jakarta, Koranpelita.com
John Hamenda tersangka kasus penggelapan hak, melalui kuasa hukumnya mengadukan Kepala Kejaksaan Negeri Manado Mariyono kepada Jaksa Agung HM Prasetyo setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari Manado.
“Apalagi ada upaya dari Kejari Manado untuk mempercepat pelimpahan berkas klien kami ke pengadilan untuk disidangkan,” kata kuasa hukum John, Napal Januar Sembiring di Jakarta, Kamis (9/5/2019) usai mengirim surat pengaduan.
Padahal, kata Napal, sesuai surat JAM Pidum Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 kepada Kajati se Indonesia perihal penanganan perkara pidana yang obyeknya berupa surat tanah ada beberapa poin yang harus diperhatikan.
Antara lain, tutur Napal, poin ke enam surat JAM Pidum menyebutkan jika terdapat gugatan atas tanah maka perkara pidananya dapat ditangguhkan atau dipending sampai tunggu putusan pengadilan pada perkara perdatanya.
Pedomannya, tutur Napal, yaitu ketentuan pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tahun 1956 dan Surat Edaran Mahman Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980.
Sedang poin ke tujuh surat JAM Pidum, jika perkara pidana dapat atensi pimpinan maka jika dipandang perlu dapat diminta ekspose atau gelar perkara di Kejagung sebelum berkas perkara dinyatakan P21 atau sebelum dilimpah ke pengadilan.
Oleh karena itu, ucap Napal, karena kliennya sedang menggugat para pelapor secara perdata terkait sengketa kepemilikan tanah di kota Manado melalui Pengadilan Negeri Jaksel dan ada gugatan di PTUN Manado sejak 2018 maka berkas klien kami harus dipending.
“Kami pun minta Kejagung gelar perkara klien kami secara internal,” tutur Napal yang juga mengungkap kliennya sudah melapor ke Bareskrim Mabes Polri pada 15 April 2019 dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) No 263/II/Bareskrim dengan terlapor yaitu Aryanto Mulja, Subagio Kasmin, Siman Slamet, Ratna Purwati Nicolas Badarudin dan Deny Wibisono Saputra dengan sangkaan melanggar pasal 266, 372 dan 385 KUHP.
Turut dilaporkan Notaris/PPAT Karel Linduat Butarbutar dengan STTL Nomor 0171/II/Bareskrim pada 15 Februari 2019 dengan sangkaan melanggar pasal 421 KUHP.
Sementara itu Hentje Mandagi dari DPP Serikat Pers Indonesia yang mendampingi pengaduan ke Kejagung menilai kasus John Hamenda sebenarnya masalah keperdataan yang direkayasa sebagai pidana.
Apalagi, kata Hentje, tanah seluas lima hektar milik John Hamenda yang sesuai pengaduan kepada lembaganya tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk para pelapor.
“Tapi waktu itu John Hamenda hanya menitipkan kepada para pelapor dua sertifikat tanah atas nama miliknya di Manado seluas 5,2 hektar sebagai jaminan saja setelah ada permasalahan John Hamenda dengan para investor yang diwakili ke lima orang,” ucap Hentje. Dia pun senada kasus pidana John Hamenda harus dipending dulu oleh Kejari Manado sampai adanya putusan perdata.(did)

About redaksi

Check Also

DI WWF Bali 2024, Pj Gubernur Jateng Sampaikan Pengelolaan Danau Rawa Pening Yang Berkelanjutan

BALI,KORANPELITA.COM– Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana membahas tentang pengelolaan danau Rawa Pening pada perhelatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca