Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Pelepasan Saham PT Delta Tbk Bernuansa Politik

Jakarta, Koranpelita.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, selama ini tak dapat balasan surat dari DPRD DKI Jakarta terkait pelepasan saham PT Delta Tbk. Padahal pihaknya telah mengirimkan surat tersebut sejak Mei 2018 lalu.

“Sampai sekarang belum ada tanggapan. Itulah risikonya, kalau politik jadi acuan di situ,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3). Menurut Anies, langkah penjualan saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu menjadi rumit lantaran bercampur dengan politik.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga mengaku belum membalas surat dari Anies untuk rencana pelepasan saham. Meskipun pihaknya menolak dengan rencana itu.

Prasetio pun berdalih, perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta,  maka dia tetap menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk.

“Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar,” kata Prasetio, Senin (4/3) lalu.

Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memikirkan kembali rencana pelepasan saham itu. Prasetio mengaku pihaknya pernah menerima surat dari Anies mengenai rencana pelepasan saham.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji akan melepaskan saham perusahaan PT Delta Jakarta, hingga saat ini rencananya masih belum terealisasi.

Janji untuk menjual saham PT Delta ini diungkapkan Anies-Sandi saat maju Pilgub Jakarta. Pada April 2018, pasangan Gubernur DKI Jakarta sudah sepakat dan sudah memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut. Namun, hingga kini saham masih belum resmi dijual. Saat ini, berbagai kajian telah dilakukan untuk segera merampungkan rencana pelepasan saham tersebut. (ckr/naz)

 

About dwidjo -

Check Also

Komnas HAM Agar  Selidiki Dugaan Pelanggaran Penangkapan Aktivis KAMI

Jakarta,  Koranpelita.com Tim Advokasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) mendesak Komisi Nasional Hak Azasi Manusia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *