Banjarmasin. Koranpelita.com Konsekwensi berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka berdampak terjadinya perubahan peraturan dan payung hukum daerahu ntuk me menyesuaikan. Salahsatunya, yaitu aturan penyelenggaran perizinan milik Pemerintah Provinsi Kalsel pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) setempat. Untuk itu, Panitia khusus (Pansus) I DPRR Kalsel, bersama Biro Hukum …
Read More »Rifqi : DPR Buka Lebar Peluang Revisi UU Cipta Kerja, Samahuddin: Daerah Rugi
Banjarmasin, Koranpelita.com Anggota DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, DPR RI tetap membuka diri untuk melakukan revisi UU Cipta Kerja jika memang diinginkan oleh rakyat. Meskipun UU Omnibus Law sudah disahkan, namun peluang revisi untuk UU itu masih terbuka lebar, melalui dua cara yaitu, yudicial review atau …
Read More »Surat Penolakan UU Cipta Kerja Oleh Massa Demo Kalsel, Sudah Diterima Sekretariat Kepresidenan
Banjarmasin, Koranpelita.com Sesuai janji wakil rakyat Kalsel kepada ribuan massa pendemo, untuk menyampaikan MoU penolakan, kemarin, rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Kalsel dan Pemprov setempat, sudah menyampaikan surat penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Sekretariat Kepresidenan di Jakarta pada Kamis (8/10/2020) kemarin sore. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD …
Read More »