SEMARANG,KORANPELITA – Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, Pemerintah Provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng meraih opini kualitas tinggi pelayanan publik pada 2023 dari Ombudsman RI. “Penilaian dari Ombudsman di tahun 2022 adalah 97,14 persen dan sudah masuk zona hijau. Bahkan, untuk 2023 sudah hijau semua,” kata Sumarno saat …
Read More »Semarang,koranpelita.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dan berkolaborasi dengan Ombudsman RI untuk meningkatkan standar pelayanan publik di wilayahnya. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Ombudsman RI sangatlah penting, guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. “Penugasan kita adalah amanah untuk …
Read More »Pelayanan Publik di Jateng Semakin Baik, Ganjar; Baik Buruk Suara Dari Masyarakat
Semarang,koranpelita com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan indikator administratif jangan menjadi standar untuk menilai kualitas pelayanan publik. Menurutnya, baik atau buruknya pelayanan publik dapat diketahui dari suara masyarakat. Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, …
Read More »Pelayanan Publik di Jateng Semakin Baik, Ganjar; Baik Buruknya dari Suara Masyarakat
Semarang,koranpelita.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan indikator administratif jangan menjadi standar untuk menilai kualitas pelayanan publik. Menurutnya, baik atau buruknya pelayanan publik dapat diketahui dari suara masyarakat. “Saya senang karena dari ORI (Ombudsman RI) menilai dari luar dan kemudian kami mencoba melihat daerah-daerah yang dulu layanan publiknya merah sekarang …
Read More »Dewan Minta Tagihan Tambahan Listrik Dipotong, Ombudsman : Dicicil Sesuai Kemampuan
Banjarmasin, Koranpelita.com Anggota Komisi III DPRD Kalsel, GT Miftahul Chotimah, menegaskan, pembengkakan penambahan beban penggunaan listrik beberapa bulan ini yang banyak dikeluhkan masyarakat, hendaknya ada solusi dan kebijakan pemotongan kembali oleh PT PLN. Bukan sebaliknya masyarakat tetap ditagih meski harus mencicil. Penyebabnya, selain kesalahan PLN sendiri dalam hal melakukan pencatatan …
Read More »