Banjarmasin, Koranpelita.com Tindak pidana umum di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih didominasi kejahatan narkoba. Dari itu agar lembaga permasyarakatan tidak terus over capasitas, Anggota DPR RI, Pangerran Khairul Saleh meminta, agar pengguna atau pemakai pertama narkoba tidak lantas dihukum ke penjara, melainkan di rehabilitasi. ” Saya minta orang pemakai pertama …
Read More »Komiis III DPR Nilai, Serapan Anggaran di Kejati Kalsel Efisien dan Rasional
Banjarmasin, Koranpelita.com Wakil Ketua Komisi III, DPR RI, Desmon Mahesa, menilai serapan anggaran Tahun 2020 yang digunakan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga awal bulan Oktober baru sekitar 67 persen dinilai wajar dan sesuai. Pasalnya, terdapat beberapa kegiatan yang biasanya ada, namun berkenaan pandemi Covid-19, kegiatan tersebut ditiadakan. …
Read More »Tunaikan Amanah Masyarakat, Ketua DPRD Kalsel Serahkan Hasil Tuntutan Tolak Omnibus Law ke Istana Negara
Banjarmasin, Koranpelita.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tunaikan amanah yaitu menyerahkan surat tuntutan penolakan tentang Omnibus Law dari mahasiswa dan elemen masyarakat se-Kalsel ke Istana Negara di Jakarta pada Jumat (9/10/2020) pagi. Selain Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, penyerahan berkas penolakan tersebut didampingi Ketua Komisi …
Read More »Surat Penolakan UU Cipta Kerja Oleh Massa Demo Kalsel, Sudah Diterima Sekretariat Kepresidenan
Banjarmasin, Koranpelita.com Sesuai janji wakil rakyat Kalsel kepada ribuan massa pendemo, untuk menyampaikan MoU penolakan, kemarin, rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Kalsel dan Pemprov setempat, sudah menyampaikan surat penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Sekretariat Kepresidenan di Jakarta pada Kamis (8/10/2020) kemarin sore. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD …
Read More »Dewan Sahkan Revisi Perda 14/2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Banjarmasin, Koranpelita.com Guna mengakomodasi penambahan objek dan perubahan tarif retribusi jasa umum, DPRD Kalsel mensahkan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pengesahan ditandatangai Ketua DPRD H Supian HK dan Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, usai Rapat Paripurna Dewan di Banjarmasin, Kamis (8/10/2020). Plt …
Read More »Tolak UU Cipta Kerja Ribuan Massa Ujukrasa Di DPRD Kalsel, Pengawalan Polisi Super Ketat
Banjarmasin, Koranpelita.com Ribuan massa yang tergabung dari mahasiswa, pelajar, organisasi masyarakat (ormas) dan elemen masyarakat lainnya, menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel, di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (8/10/2020). Aksi unjukrasa yang cukup panas itu menolak pemberlakukan RUU Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang baru di sahkan DPR RI. Aksi …
Read More »DPRD Kalsel Minta Pusat Serius Kucurkan Dana PEN Untuk Bank Kalsel
Banjarmasin, Koranpelita.com Wakil Rakyat di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap pemerintah pusat agar serius bisa memberikan kucuran stimulus dana Pemulihan Ekonomi Nasiaonal (PEN) 500 miliar yang sudah diajukan ke Bank Kalsel Dengan begitu, upaya pemulihan prekonomian didaerah yang kini mengalami kerontokan akibat dampak pandemi Covid-19, bisa segera terbantu. ” Kita …
Read More »Bank Kalsel Ajukan Penempatan Dana PEN Rp 500 M ke Kemenkeu
Banjarmasin, Koranpelita.com Bank Kalsel, telah mengajukan permohonan penempatan dana pemerintah di perbankan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menjadi salah satu penggerak utama dalam pemulihan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya terkait dengan bantuan stimulus permodalan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi …
Read More »Zulva Asma Vikra : Partai Demokrat Tetap Bersama Rakyat Tolak RUU Ciptakerja
Banjarmasin Koranpelita.com Dari sekian banyak, ternyata masih ada wakil rakyat yang menolak terhadap Rancanagan Undang-Undang (RUU) Tentang Cipta Lapangan Kerja. Penolakan tersebut datang dari Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Demokrat, Zulfa Asma Vikra. Menurut dia, suara penolakan dirinya sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh DPP Partai …
Read More »Kejari Banjarmasin Terapkan Restoratif Justice, Dua Terdakwa Bisa Bebas
Banjarmasin, Koranpelita.com Masyarakat patut bersyukur dan bergembira. Sebab, kini kejaksaan bisa memberikan kebebasan melalui penerapan “Restoratif Justice” bagi para terdakwa kasus tertentu, asalkan sesuai tingkat dan kadar perkara yang terjadi. Seperti pada dua terdakwa kasus pidana umum yaitu Abdul Rahman alias Rahman terdakwa kasus penggelapan yang ditangani Polresta Banjarmasin. dan …
Read More »