Pelaihari, Koranpelita.com
Harapkan peningkatan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor swasta terus diupayakan.
Salahsatunya melalui sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang digelar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Ir. H. Agus Mulia Husin, di Kantor Desa Kait-kait Baru, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Selasa (13/4/2021).
Kepada puluhan peserta yang hadir dikegiatan sosialisasi perda (Sosper) pagi itu, Agus Mulia Husin menyampaikan, selaku angggota DPRD Kalsel punya tugas untuk menyebarluaskan informasi terkait dan berharap bisa dipahami secara merata oleh masyarakat luas.
“Selaku anggota DPRD Kalsel berharap meratanya informasi tentang perda ini maka peningkatan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di seluruh sektor lebih optimal” kata Agus Mulia Husin.
Politisi dari Fraksi PAN menjelaskan,
sinkronnya kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat dan desa sangatlah penting. Karena kesejahteraan masyarakat dan desa merupakan salah satu program prioritas guna pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata.
Kemudian, terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah indikator telaksananya perda ini dengan baik.
Tak hanya itu, kepada seluruh peserta sosialisasi yang berhadir anggota Komisi III ini berharap dapat ikut serta meneruskan substansi informasi yang didapat lebih luas lagi, “Partisipasi masyarakat adalah kunci ketercapaian tujuan perda ini,” tegasnya. (pik)