www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Terkait Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) dan masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes ) yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)
Wakil Ketua DPRD (Kalsel) M Syaripuddin, lakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) RI di Jakarta, Jumat (5/3/21).
Rombongan juga disertai Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu, Sartika Dewi.
Dihadapan Koordinator Kelompok Subtansi & Pemasaran Produk Unggulan Desa DT dan Transmigrasi, Heroe Prasetya, dan Armega Fauzi, M Syaripuddin mengungkapkan, bahwa
Kabupaten Tanah Bumbu akan memprogramkan kawasan perdesaan dan BumDes. “Ada dua kawasan yang mau dikembangkan untuk agrowisata dan agropolitan,” kata dia.
Harapannya lanjut M Syaripuddin yang akrab disapa bang Dhin ini, Kabupaten Tanah Bumb bisa menjadi perhatian lokasi kawasan perdesaan dari Kementerian perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi. Seperti halnya kabupaten lain di Kalsel. Seperti HSS, HSU, Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, dan Barito Kuala.
Melalui konsultasi dan koordinasi ini pula imbuhnya, agar kementerian PDTT bisa mempertimbangkan program-program pusat untuk disinergikan dengan program daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu.
Politisi PDIP mengungkapkan rasa syukur “Alhamdulillah bahwa kunjungan hari itu disambut dengan baik, sehingga kedepannya akan selalu melakukan sinergi mengenai program-program yang ada di kementerian dengan desa-desa yang ada di Kalimantan Selatan.
“Yang jelas kita menyampaikan usulan RPKP Bumdes-Bumdes kedepan akan melakukan kreatifitas dan inovasi agar bisa naik kelas juga, karena pemerintah pusat kedepan akan memprioritaskan hal ini,” jelasnya.
Koordinator Kelompok Subtansi & Pemasaran Produk Unggulan Desa DT, dan Transmigrasi Heroe Prasetya, menyampaikan apresiasi atas kedatang Wakil Ketua DPRD bersama Kepala PMD Tanah Bumbu hari ini.
Dia menyarankan agar setiap Bumdes dapat dipastikan sudah terigestrasi dan mempunyai cashflow serta market.
“Nanti BUMDes ini akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa, apalagi sudah berbadan hukum. Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDes,” pungkasnya (pik)
