www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang saat ini difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka pengembangan ekonomi kawasan perbatasan akan difokuskan tiga PKSN yaitu PKSN Paloh-Aruk, PKSN Atambua (Motaain) dan PKSN Skouw, dengan penetapan Inpres Pembangunan yang ditargetkan terbit pada akhir tahun 2020 dan dilaksanakan oleh K/L Teknis dalam koordinasi BNPP pada Tahun 2021.
“Pengembangan PKSN ini diharapkan dapat menciptakan pusat baru pertumbuhan ekonomi dikawasan beranda muka NKRI,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP yang juga Juru Bicara BNPP, Suhajar Diantoro, Selasa (15/12/2020).
Untuk diketahui, target lokasi pembangunan pada RPJMN 2020-2024 ada pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dimana enam diantaranya masuk Major Proyek yang merupakan Super Prioritas yaitu Paloh-Aruk, Nunukan, Kefamenanu, Atambua, Jayapura dan Merauke.
Dalam RPJMN pula telah ditetapkan target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta 49 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Kemudian telah ditetapkan pula 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) sebagai fokus penanganan 2020-2024.
Dalam rangka koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020, Bidang Infrastruktur Layanan Dasar dan Pembuka Keterpencilan di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020).
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka melakukan review terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian dan Lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPP pada Tahun 2020. Sekaligus sebagai sarana penajaman progam prioritas pengelolaan perbatasan negara Tahun 2021.
Dengan tujuan memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pengelolaan perbatasan negara secara terpadu, dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Serta mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan dan permasalahan di kawasan perbatasan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh K/L sebagai dasar pelaksanaan pengendalian kegiatan tahun 2021 dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan program dan kegiatan prioritas nasional.
Direncanakan rapat ini menghadirkan 6 (enam) narasumber, yakni Sekjen Kementerian Kesehatan; Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Sekjen Kementerian Perhubungan; Sekjen Kementerian ESDM; Sekjen Kementerian Desa PDTT; Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, sehingga sebagian besar peserta akan mengikutinya secara virtual. Peserta sendiri ditargetkan 1000 peserta dari pusat dan daerah, diantaranya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga Anggota BNPP; Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas yang membidangi urusan Perbatasan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Vin)
