www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,Koranpelita.com
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), ke pemerintah daerah secara virtual di Istana Negara, Rabu (25/11).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan empat fokus alokasi APBN 2021. Alokasi itu antara lain, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi hingga reformasi struktural. Selain itu, kecepatan dan ketepatan harus jadi karakter dalam setiap kebijakan yang diambil.
Ditemui usai mengikuti vicon penyerahan DIPA, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan, pihaknya akan segera tancap gas dan bergerak sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Terutama terkait pengarahan anggaran untuk mempercepat geliat ekonomi.
“Sebenarnya yang paling prinsip adalah anggaran dari pusat maupun daerah agar diarahkan utk mempercepat mengakselerasi menggeliatnya ekonomi,” kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, pihaknya saat ini mengambil ancang-ancang untuk bergerak. Hanya saja, hingga kini pihaknya belum menerima besaran alokasi APBD 2021.
“Maka kami kemarin juga ngejar-ngejar terus dari Kemendagri, karena sudah lebih 15 hari kok nggak turun-turun dari kemendagri ini yang APBD,” ujar Ganjar.
Ganjar menegaskan, jika besaran alokasi APBN 2021 dari Kemendagri sudah turun maka diharapkan bulan Desember sudah ada mulai pelelangan.
“Maka kalau dari pusat sudah muncul dan segera disampaikan, kita berharap desember sudah mulai dilelang, nah kalau Desember sudah mulai dilelang harapan kita di bulan Januari, paling ndak Februari atau pertengahan Januari sampai Februari itu sudah ada pekerjaan yang dikerjakan dan itu akan men-generate ekonomi,” tandas Ganjar.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengampaikan bahwa APBN 2021 sebesar Rp 2.750 T. Alokasi ini menurut Presiden, tumbuh 0,4 persen dari APBN 2020.
Presiden menginstruksikan kepada Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk menerapkan kecepatan, ketepatan dan akurasi dalam pengambilan kebijakan pada TA 2021.(sup)
