www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Sintang, Koranpelita.com
Penjabat Sementara Bupati Sintang Ir. Florentinus Anum, M. Si memimpin rapat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2020 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis, 8 Oktober 2020.
Hadir 30 Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Staf Ahli Bupati Sintang dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Yustinus J.
Florentinus Anum, M. Si menyampaikan rendahnya serapan anggaran setiap dinas selalu berulang setiap tahunnya dan selalu dikejar diakhir tahun.
“Menurut saya ini harus diubah dan segera dituntaskan soal realisasi anggaran. Mengapa kita perlu percepatan serapan anggaran. Ini sudah masuk ke triwulan keempat. Kalau saya lihat kalender, kita hanya punya waktu 1 bulan efektif untuk kita bekerja menyelesaikan kegiatan pembangunan dan memacu realisasi anggaran yang ada. Edaran dari BPKAD sudah ada jadwal dan batas pengajuan pencairan oleh setiap OPD, diluar jadwal itu, BPKAD tidak akan lakukan proses pencairan. Silakan OPD membuat strategi agar bisa selesai sesuai waktu” pesannya.
Menurutnya perlu percepatan dilakukan karena belanja pemerintah merupakan salah satu stimulus dan pengungkit ekonomi masyarakat di daerah. Belanja pemerintah sangat membantu pergerakan ekonomi yang saat ini terdampak covid-19. Perlu bantu pemulihan ekonomi dengan memacu realisasi anggaran kegiatan pemerintah. Ada banyak efek positif jika belanja pemerintah kita lakukan.
Hal lain yang menyebabkan serapan anggaran dipercepat, factor cuaca. Informasi dari BMKG, pertengah Oktober 2020 cuaca agak panas karena curah hujan rendah. Tetapi akhir Oktober sampai Desember 2020 curah hujan akan tinggi. Dan ini mempengaruhi kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Ini yang perlu menjadi perharian OPD di Sintang.
“Tahapan pelaksanaan pilkada juga akan berhadapan dengan tingginya curah hujan, yang terkait dengan distribusi logistik oleh KPU. Sama dengan kegiatan pembangunan, juga harus memperhatikan cuaca ini. Tetapi saya mau mengingatkan, jangan mau mempercepat tapi tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Cepat tetapi jaga kualitas. Seandainya berdasarkan analisa kita, kegiatan tersebut tidak mampu dilaksanakan karena cuaca atau waktu yang terbatas. Saya sarankan dihentikan saja, dilaksanakan tahun depan lebih aman. Dari pada dipaksakan, setengah jalan, turun hujan dengan intensitas tinggi, tidak sampai selesai. Pertimbangan secara teknis dan strategi dengan baik oleh OPD yang bersangkutan. Kita diskusi saja, mengapa pencairan anggaran bisa tidak sesuai dengan anggaran kas yang sudah disusun oleh OPD tersebut. Kalau ada masalah, saya sarankan OPD melakukan rapat membahas masalah tetapi ada solusinya untuk selanjutnya dan supaya masalah tersebut tidak muncul lagi. Jangan rapat teknis hanya curhat masalah tetapi berakhir tanpa solusi,” tambah Florentinus Anum.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus menjelaskan APBD Kabupaten Sintang dari Januari hingga September 2020 mengalami 7 kali perubahan penjabaran APBD 2020 karena covid-19.
“Ditambah dengan APBD Perubahan 2020, sehingga total 8 kali perubahan penjabaran. Ada kegiatan yang dikurangi, hilang, kemudian muncul lagi. Inilah yang membuat kita mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan APBD 2020 ini,” terang Kartiyus.
Data per 30 September 2020. Hanya ada 6 OPD yang realisasinya diatas 70 persen, 28 OPD yang realisasi anggarannya mencapai 50-70 persen dan 14 OPD yang realisasi anggaranya dibawah 50 persen.
Sementara Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Helmi menjelaskan progres pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2020.
”Sesuai dengan data aplikasi SPSE 4.3 sampai 7 Oktober 2020 sudah melakukan proses lelang sebanyak 27 paket yang terdiri dari 5 paket dari dana DAU dan 22 dari dana DAK. Tahun 2019 yang lalu, kami selesai melakukan lelang 121 paket pekerjaan. 27 paket tersebut sudah ada pemenang, sudah teken kontrak dan sekarang sedang tahap pengerjaan dilapangan. Dari 27 paket tersebut juga ada proses lelang yang dibatalkan karena dananya kena potong covid-19 seperti pembangunan Kantor Camat Kayan Hilir. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum saja hanya melakukan lelang 1 paket saja karena anggaran yang terpotong covid-19” terang Helmi.
Dalam rapat evaluasi tersebut, masing-masing OPD yang realisasi anggaranya masih dibawah 50 persen memaparkan hambatan dan kondisi teknis yang menyebabkan realisasi anggaran menjadi rendah. Diskusi dan tanya jawab dilakukan selama rapat untuk mencari solusi dari hambatan yang ada agar bisa mempercepat serapan anggaran.(adhar)
