Oleh: Nasrullah. AR.S.Pd.I SH.MH
Perhelatan Pemilu Kepala Daerah sudah mulai melewati berbagai tahap. Calon Bupati, Walikota, dan Gubernur sudah bermunculan. Tentu ini menjadi harapan masyarakat adanya pemimpin baru yang bisa menjawab semua tantangan saat ini.
Pilkada yang tak lama lagi dilaksanakan, tentu sangat menjadi perhatian kita semua sebagaimana kita ketahui bahwa wabah virus Corona ini belum ada tanda-tanda penurunan bahkan jumlahnya selalu meningkat. Yang lebih memilukan lagi, jumlah pasien yang gugur/syahid bertambah seperti contoh yang baru-baru ini adalah Walikota Banjarbaru dan kepala dinas pendidikan kabupaten Banjar Allah Yarham.
Yang menjadi pertanyaan saya? dengan adanya pilkada ini mana lebih penting antara pergantian kepemimpinan atau soal kemanusiaan? Kita khawatir akan menambah kasus yang terkena wabah virus Corona bahkan bisa saja nanti ada klaster pilkada padahal tujuan kepemimpinan itu adalah kesejahteraan bukan kesengsaraan. *Tasharraful Imam ‘ala Al ra’iyah manutun bil Al maslahah* (Kebijakan para pemimpin tergantung pada kemaslahatan rakyat.
Maka pilkada pada masa pandemi ini jangan dimain-mainkan, harus ditangani secara serius karna kalo para kompetitor sosialisasi secara sporadis maka sama saja bertaruh dengan nyawa rakyat.
Kemudian setelah melihat kompetitor khususnya calon gubernur dan wakil gubernur tidak mencerminkan keadilan secara kewilayahan. Bukan bermaksud primordialisme, bagaimana bisa pasangan yang akan berlaga tidak mewakili daerah Banua Enam? Misal Deny Indrayana Cagub orang kota baru tinggal di Banjarbaru. Kemudian Difriady orang Batulicin yang notabane mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu.
Seandainya pasangan Aunul Hadi Idham Chalid Atau Syaifullah Tamliha Kemudian Paman Birin Berpasangan dengan H.Muhiddin orang Banjarmasin yang juga mantan walikota Banjarmasin mestinya wakil Paman Birin bisa Abdul Wahid, Anang Syahfiani atau H.Supian HK.
*Maka bagi kami pilkada saat tidak menarik karena yg bertarung tokoh dari pesisir tidak ada keterwakilan Banua Anam*.
Kami berpendapat pilkada yang akan datang tidak menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kalimantan Selatan secara paripurna karna diploting oleh segelintir orang. Pilkada ini hanya rutinitas demokrasi saja, rakyat tentu tidak bisa berharap banyak karna harapnya tidak punya tepi yang jelas. Kalo perlu atau memungkinkan pilkadanya ditunda saja. Sekian.
Penulis adalah : Wakil Ketua PW.NU Kalsel, Ketua MUI Kalsel, Magister Hukum Tata Negara Santri Alumni Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai