Surabaya, Koranpelita.com
Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat dan pejabat Utama Kodiklatal mengikuti penataran Pancasila melalui Vidio Conference (Vicon). Penataran Pancasila melalui Vicon tersebut selain diikuti pejabat Utama Kodiklatal juga diikuti pejabat utama Mabesal dan pejabat Utama Kotama TNI Angkatan Laut.
Adapun pejabat Kodiklatal yang mendampingi Dankodiklatal antara lain Direktur Doktrin Laksma TNI Antongan Simatupang, Dirjianbang Laksma TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos, Dirum Laksma TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP dan Komanbdan Pusdik jajaran Kodiklatal.
Acara diawali dengan pembukaan dilanjutkan menyamnyikan lagu Indonesia Raya, Pembacaan Doa, Amanat Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M dan diakhiri dengan penataran pancasila dengan nara sumber Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Drs. K.H. Yudian Wahyudi, B.A., M.A., Ph. D. Dengan materi Pembahasan Pancasila di sidang BPUPKI
Dalam pembekalan Prof Drs. K.H. Yudian Wahyudi, B.A., M.A., Ph. D menyampaikan setelah banyak mengalami kekalahan di berbagai medan perang melawan sekutu antara tahun 1943 sampai dengan 1944 pemerintah pendudukan Jepang mulai memberi peran pada para pejuang kemerdekaan.
Kepada para pejuang Perdana menteri Jepang untuk wilayah Indonesia memberikan janji kemerdekaan yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944 Berdasarkan Keputusan parlemen Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945 panglima tentara Jepang di Jawa mengumumkan rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki usaha Persiapan Kemerdekaan.
Dari rencana tersebut tanggal 29 April 1945 dikeluarkan maklumat dari komandan Angkatan Darat Jepang bernomor 23 tentang Dokuritsu zumbi coosakai yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebagai sebutan badan penyelidik usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Seiring dengan pembentukan BPUPKI terjadi pergeseran perspektif pemerintah pendudukan Jepang melihat bangsa Indonesia, Jepang mulai mengganti istilah Hindia Belanda menjadi Indonesia sebagaimana para pejuang menyebut kebangsaannya sendiri.
Pada awalnya keanggotaan BPUPKI berjumlah 63 orang, satu orang menjadi ketua yaitu Radjiman Widyodiningrat dan dua orang menjadi ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan satu orang perwakilan Jepang. Sedangkan 60 orang lainnya sebagai anggota biasa. Setelah dilantik pada tanggal 28 Mei oleh Letjen Yushiro Nagano kesokan harinya BPUPKI langsung menggelar sidang, Ketua BPUPKI Radjiman widyodiningrat menanyakan dasar negara kepada hadirin, Insinyur Soekarno memberikan jawaban paling jelas terhadap pertanyaan Radjiman tentang dasar negara dari 33 orang yang menyampaikan pendapat.
Hanya Soekarno yang mengemukakan Pancasila sebagai fundamen filsafat yang menjadi pondasi berdirinya negara. Soekarno menyampaikan lima prinsip tersebut adalah satu kebangsaan Indonesia, dua Internasionalisme atau Perikemanusiaan, tiga mufakat atau demokrasi, empat Kesejahteraan Sosial dan lima Ketuhanan yang berkebudayaan.(ay)