www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin Koranpelita.com
Puluhan perwakilan Forum Komunikasi Pekerja Informal Terdampak Covid-19, mempertanyakan dan menyampaikan sejumlah keluhanan terkait nasib mereka, kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel.
Sederet pertanyaanpun meluncur, diantaranya mempertanyakan keseriusan upaya pemerintah dan Tim GTPP Covid-19 Kalsel untuk bisa segera mengakhiri pandemi
yang cukup membuat mereka susah dan bingung.
Dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti pengemudi taksi daring, tukang pijat, guru privat, tukang rias penganten, pengamen jalanan dan yang lainnya, merekapun menyampaikan unek-uneknya didalam pertemuan yang diinisiasi Komisi IV DPRD Kalsel, di gedung dewan di Banjarmasin, Rabu (13/5/2020)
Salah satu perwakilan pekerja informal, Muslim mengaku pihaknya merupakan salah satu kalangan masyarakat yang sangat terdampak oleh kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga menunjukkan tren penurunan.
Karena menurut dia, semakin lama kondisi pandemi berlangsung maka bisa dipastikan makin menyengsarakan kalangan pekerja informal.
Terlebih tidak semua kalangan pekerja informal bisa dengan mulus memperoleh bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah kabupaten/kota, maka semakin menyulitkan kehidupan.
“Bagaimana Keseriusan pemerintah terhadap penanganan ini Karena masih banyak OTG yang di rumah karantina mandiri tidak ditangani secara langsung dan seberapa lama pula Covid-19 yang seolah olah tidak ada keseriusan,” tanya Muslim.
Dari itu merekapun meminta kejelasan, sebab jika ribuan pekerja informal terdampak begitu lama, maka akan membuat hidup mereka sengsara, sementara mereka hidup mengandalkan pendapatan perhari.
Wakil Ketua GTPP Covid-19 Kalsel, Hanif Faisol Nurrofiq, mengatakan pemerintah saat ini mengambil-alih secara penuh penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 termasuk yang tak bergejala.
Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tak bergejala seluruhnya di rawat dan ditangani di fasilitas karantina khusus Provinsi Kalsel, diantaranya di Ambulung dan Bapelkes Banjarbaru.
Langkah itu menurut Hanif, dilakukan agar standar penanganan dan penyembuhan pasien Covid-19 tak bergejala bisa dilakukan dengan maksimal dan menggenjot angka kesembuhan kasus Covid-19.
“Semua positif dikarantina di fasilitas karantina Provinsi, tidak ada yang lain karantina isolasi mandiri untuk yang positif. Karantina bukan semacam pengungsian, tapi selevel hotel melati III. Jadi mereka senang, ada motivator, penjaga gizi, dokter paru dan yang lainnya,” papar Hanif.
Saat ini sudah ada 95 orang penderita Covid-19 tanpa gejala yang dikarantina di fasilitas karantina khusus di Ambulung dan Bapelkes Banjarbaru, dan menyiapkan total kapasitas karantina khusus hingga 1.000 tempat tidur.
Dengan begitu imbuhnya, pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa lebih fokus untuk menangani pasien dalam pengawasan yang belum terkonfirmasi positif serta lebih gencar melakukan penelusuran epidemologi.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Lutfi Saifuddin, mengapresiasi langkah pengambilalihan perawatan dan penanganan kasus positif Covid-19 oleh Penerintah dan GTPP Covid-19 Kalsel.
Hal ini menurutnya sudah semestinya dilakukan dan bahkan seharusnya dilakukan sejak awal munculnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalsel. (Ipik)
