www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Bekasi, koranpelita.com – Aliansi Gerakan Pemuda Pemerhati Kebijakan dan Penggunaan Keuangan Negara/Daerah (AGP-PKPKN) Kabupaten Bekasi mempertanyakan pelaksanaan kegiatan proyek jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kab Bekasi.
Hal itu karena pekerjaan jalan lingkungan yang anggarannya digelontorkan pada tahun 2019 tersebut dituding tidak transparan dan terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja yang disepakati pihak dinas dan kontraktor.
Demikian diungkapkan Ketua Aliansi Gerakan Pemuda PKPKN Kabupaten Bekasi, Sahrozi kepada koranpelita.com, Selasa (21/01/2020).
Menurut Sahrozi, dalam pelaksanaan kegiatan itu, pihak kontraktor terindikasi bekerja tidak profesional. Dan hasil pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
“Pekerjaan jaling di Kelurahan Wanasari, Kec Cibitung terindikasi tidak sesai dengan RAB,” ujar Sahrozi.
Lebihlanjut Sahrozi mengatakan, pekerjaan yang terindikasi bermasalah tersebut berada di Kelurahan Wanasari, Cibitung tersebut ada 4 jenis kegiatan. Dan empat kegiatan tersebut ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.
“Empat kegiatan itu pembangunan jalan lingkungan Rt 01 RW 01 dan Rt 03 RW 01 Kelurahan Wanasari, Cibitung. Serta kegiatan pembangunan drainase u-ditch berikut penutupnya yang ada di Rt 01 Rw 01 dan Rt 02 Rw 01 yang ada di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung,”terangnya.
Sahrozi mengungkapkan, pihaknya berharap agar pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi bisa transparan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan bisa terbuka terhadap masyarakat yang ingin memgetahui pelaksanaan penyerapan anggaran keuangan negara tersebut. Bukannya malah menutupinya, sehingga terkesan hal itu rahasia negara.
“Kita berharap Dinas bisa transparan dan terbuka kepada publik terkait pengelolaan dan penyerapan anggaran negara,” imbuh Sahrozi.
Hingga kini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi belum bisa minta konfirmasi terkait kegiatan tersebut. (ane).
