www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang, Koranpelita.com
Menjelang Pilkada 2020 di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Bawaslu Jateng akan mempetakan indeks kerawanan dalam konstelasi politik.
“Data dari masing-masing kabupaten/kota sudah dikirim ke Bawaslu Pusat untuk ditelaah. Setelah itu baru akan muncul tingkat kerawanan Pilkada 2020 dari masing-masing kota,” ujar Rofiudin dalam diskusi politik yang dilakukan forum wartawan pemprov dan DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Rabo (15/1/2020).
Menurut Rofiudin, Bawaslu Jateng akan lebih memperioritaskan potensi kerawanan pada kota/kabupaten yang calonnya incubment atau petahana.
“Dari 21 kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2020, sebanyak 55 persen calonnya petahana, baik wali kota, bupati maupun wakilnya. Bawaslu akan lebih memperioritaskan pengawasan di daerah-daerah tersebut,” tambahnya.
Pengawasan dimaksud lanjut Rofiudin, Bawaslu Jateng akan memastikan tidak ada rotasi pejabat selama 6 bulan sebelum penetapan calon atau mulai 8 Januari 2020.
“Dari hasil pengamatan sementara, di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020, hampir semuanya melakukan rotasi dan banyak yang merotasi dadakan sebelum 8 Januari 2020,” tambahnya.
Pengawasan lainnya, Bawaslu Jateng akan memastikan calon petahana tidak menggunakan birokrasi untuk memobilisasi massa dan tidak, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada 2020.
“Petahana juga tidak boleh melakukan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan calon lainnya. Misal, pemasangan gambar untuk sosialisasi program pemerintah untuk menaikan popularitas, ini wilayah abu-abu yang menjadi kerawanan politik,” terangnya.
Rofiudin menegaskan, Bawaslu akan memastikan petahana tidak memberikan bantuan-bantuan terselubung yang mengatasnamakan pemerintah, tapi untuk menaikan popularitas petahana.(sup)
