Jakarta Koranpelita.com
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi diharapkan dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.
“Prinsipnya pemerintah harus optimal berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berani membuat terobosan,” ujar Menteri Tjahjo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Perbaikan pelayanan publik harus meningkatkan kemudahan berusaha. Tak hanya itu, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat yang terbatas.
“Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun juga digerakkan dan diorganisir,” ungkapnya.
Menteri Tjahjo menegaskan, kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD. Di sisi lain, instansi pemerintah harus bisa memangkas alur birokrasi dan bekerja di luar rutinitas.
“Harus berani membuat terobosan, sehingga masyarakat bisa tersenyum dapat pelayanan terbaik,” imbuhnya.
Perlu diketahui, wilayah II melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
Sementara Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menerangkan instrumen yang digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik tahun 2019 adalah berdasarkan PermenPANRB No. 17/2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
“Berdasarkan peraturan tersebut, ada enam aspek yang dinilai dalam evaluasi antara lain kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi,” tandasnya.(Iv)