www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Presiden Joko Widodo telah menentukan dan melantik para menteri – menteri dari berbagi elemen masyarakat baik dari parpol, akademisi dan profesional hal ini untuk menjawab berbagai prediksi yang selama ini berkembang di tengah – tengah masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggunakan hak prerogratifnya dengan memilih 34 menteri dan 12 wakil menteri yang sebelumnya masih wacana.Penjaringan Menteri adalah adalah bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia.
“Pak Jokowi sangat akomodatif terhadap pikiran pikiran ataupun saran dan usul terkait pekerjaannya.Terlebih pada penjaringan calon menteri tetapi pada akhirnya apapun yang di nyatakan partai politik atau para pihak dari luar yang pada akhirnya, Pak Presiden adalah menentu terakhir dan dalam kapasitas nya sebagai memiliki hak prerogatif artinya keputusan multlak yang tidak bisa dipantau oleh siapapun, ” ujar DR. John N. Palinggi MM MBA selaku pengamat Sosial dan Politik kepada sejumlah media termasuk KORANPELITA.COM, belum lama ini di Jakarta.
Menurut John kalau ekonomi digital dikembangkan Indonesia bisa menjadi negara maju seperti meniru negara- negara lain termasuk Cina.
Tetapi di daerah-daerah itu belum memahami dan mungkin akan terjadi problem yang secara besar-besaran untuk mencapai hal itu.Karena dengan ekonomi digital kita bisa connecting dengan negara-negara maju di dunia untuk supaya kita juga bisa dipercaya dan dengan demikian akan memperoleh dana pembangunan nasional dalam rangka pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden.
“Jadi jangan takut ada masalah dengan perkembangan inovasi karena kita tidak tetap-tetap seperti itu saja mesti berkembang, pengharapan selalu tetap di gantungkan karena pemimpin yang sikap pesimis dia tidak akan mencapai sesuatu untuk mencapai hal yang besar,”tuturnya.
Dikatkan John Pemimpin itu harus memiliki pikiran yang besar. Bahwa nanti kita lihat dengan pikiran besar itu ,mudah-mudahan akan tercapai yang besar.
“Banyak pesimistis pikiran-pikiran yang tidak tercapai saya kira itu, kesampingkan dulu kita tidak bisa membangun negara dengan cara berpikir kecil, berpikir pesimis, berpikir negatif , apalagi menghina-hina jangan sampai situ. Kita yakin kedepan ini akan lebih baik,”imbuhnya.
Lebih lanjut John mengemukakan dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menekankan 5 komponen untuk diprioritaskan termasuk penegakan hukum meskipun tidak disebutkan dalam pidatonya. Komponen yang di luar itu berarti tidak dijalankan nanti sebab operasional dari pada itu tidak mungkin Bapak Presiden menyentuh masalah itu, didalam pidatonya hanya karna hal lain dari pidatonya adalah memberi warning bahwa kita memiliki target kedepan bukan wacana-wacana teori atau apa semua, prosedur dan hal lain-lain dan prosedur nya tercapai dengan baik.
” Setiap orang yang tidak produktif harus diberhentikan itu yang keras pidato Bapak Presiden, bahwa ada pihak yang ide menyatakan bahwa masalah hukum tidak sentuh, itu tidak mungkin pelaksana pembangunan tanpa ada dasar hukum,”ungkapnya. (han)
