Surakarta, Koranpelita.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Bakal menerapkan desa inklusif di seluruh Jawa Tengah dengan melibatkan kaum disabilitas dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Daerah.
Dalam tiga minggu ke depan menargetkan pendataan penyandang disabilitas di seluruh Jateng selesai.
“Selama lima tahun terakhir di setiap penyelenggaraan Musrenbangwil di enam keresidenan Jawa Tengah, penyandang disabilitas memang selalu mendapat ruang pertama untuk menyampaikan usulan pembangunan, selain komunitas perempuan dan komunitas anak. Tapi hal itu tidaklah cukup untuk pemenuhan pelayanan penyandang disabilities, “ungkapnya di Surakarta dalam bincang-bincang dengan tokoh peduli disabilitas dari beberapa daerah, Selasa (10/9/2019).
Dia menjelaskan, terlebih dengan adanya UU nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur pemenuhan Ratifikasi Konvensi Hak Penyadang Disabilitas sampai tingkat desa. Sekarang persoalannya adalah pendampingan khusus kepada kepala desa, salah satu tugasnya adalah memberi indikator klasifikasi penyandang disabilitas.
Sebagai langkah awal, menurut Ganjar, Jawa Tengah siap jadi starting poin nasional yang desanya menerapkan sistem Inklusif. Bahkan kalau pendataan bisa dilakukan dalam waktu dekat, di tahun anggaran 2020 nomenklatur untuk pemenuhan layanan disabilitas bisa direalisasikan.
Temu tokoh yang peduli penyandang disabilitas itu, diikuti perwakilan beberapa daerah. Dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Nusa Tenggara Timur. Mama Marta, salah satu tokoh peduli penyandang disabilitas dari Sumba, NTT mengatakan, persoalan mendasar untuk penerapan desa inklusif adalah single data.
Desa inklusi merupakan desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Roh dari inklusi adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyadang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan serta semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa.(sup)