www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Peran Aktif Masyarakat diperlukan Dalam Wujudkan Ketahanan Pangan
Jakarta,koranpelita.com
Persoalan pangan merupakan hal yang mendasar dan esensial berdampingan dengan energi. Padahal pangan merupakan hal yang strategis, karena saat ini Indonesia menghadapi lonjakan jumlah penduduk dan menyempitnya lahan pertanian.
“Untuk itu, perlu mencari solusi yang tepat guna. Pasalnya, sejak Presiden Soeharto, Indonesia tak pernah swasembada pangan lagi. Sementara setelah reformasi kedaulatan dan ketahanan pangan belum tercapai. Masalah ketahanan dan kedaulatan pangan harus dicari solusinya dari hulu hingga hilir,” ujar Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo dalam FGD tentang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang digelar oleh DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Jakarta, Kemarin.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar mengatakan, keterlibatan dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
“Kedaulatan dan ketahanan pangan harus melibatkan peran aktif masyarakat. Mereka harus dilatih dan diberikan teknologi serta inovasi di bidang pertanian. Di lain sisi mereka juga harus diberi kebebasan dalam mengembangkan atau berimprovisasi menyesuiakan lingkungan daerahnya,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan populasi rakyat terbesar di Indonesia saat ini berada di perdesaan dan berusaha di sektor pertanian.
Sementara itu, lanjutnya, inflasi harga pangan selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam kedaulatan pangan tanpa memperhatikan daya beli petani sebagai produsen sekaligus konsumen pangan.
“Untuk apa target-target produksi terpenuhi tapi petani petani tidak mampu membelinya,” ujarnya .
Mindo juga mewacanakan kembali perlunya dibuat garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang memasukkan pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan.
“Sekarang sedang dibahas untuk kembali pada GBHN secara terbatas, agar program pembangunan Indonesia lebih fokus, termasuk pembangunan sektor pangan,“ katanya.
Ia menilai selama era reformasi, daerah otonomi terkesan jalan sendiri, sehingga program dari Kementerian Pertanian tidak sampai ke daerah.
Sebab, lanjutnya kepala dinas pertanian akan menjalankan kebijakan kepada daerah masing-masing, bukan kebijakan dari pusat dari menteri pertanian.
“Inilah salah satu mengapa kita sulit menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi mengatakan, siapapun yang menjadi pemimpin negara, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi prioritas utama. “ Hanya negara yang bisa bersaing di internasional kalau negara tersebut memiliki ketahanan pangan yang kuat,” ujarnya.
Yoseph mengatakan, Presiden RI Joko Widodo sangat konsen dalam ketahanan pangan. Untuk itu, telah dilakukan pembangunan infrastruktur pengelolaan air khususnya untuk irigasi.(Vin)
