www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor, berharap, eksistensi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP) Provinsi Kalsel yang kini sudah dikukuhkan kepengurusannya, dapat lebih memberikan peran serta terhadap program-program sosial kemasyarakatan yang ada didaerah.
Dikukuhkannya kepengurusan FTJSLP tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk nyata atas penguatan komitmen dari perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kifrah bisnisnya di provinsi ini.
” Kita berharap dikukuhkannya forum CSR ini tentunya juga akan lebih memberikan menguatkan kembali. Sebab kita butuh sinergi yang tak sebatas hanya diucapkan dimulut saja.Tetapi lebih mengarah ke sesuatu yang bersifat monumental,” ujar gubernur, usai melantik jajaran pengurus FTJSLP Provinsi Kalsel, di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (23/8/2019) malam.
Dari itu diapun menitikberatkan agar
Gerakan program-program sosial kemasyarakatan pemerintah dapat lebih tajam lagi dengan di bantu perusahaan perusahan yang sukses berusaha di wilayah Kalsel.
Pembina FTJSLP Kalsel, Ir Fajar Desira, menambahkan, forum CSR ini menentukan program kerja maupun mengelola keuangannya secara mandiri. Sedang pemerintah hanya berposisi sebagai pembina.
Tetapi, jika pemerintah daerah menilai ada prioritas pembangunan yang dibutuhkan, maka, pemerintah daerah dapat mengarahkan program apa saja yang harus memperoleh bantuan.
” Bantuan tersebut tak terbatas. bisa program pembangunan seperti gerakan sosial kemasyarakatan, olah raga, pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur atau fasilitas publik,” kata Fajar yang juga kepala Bappeda Provinsi Kalsel itu.
Disinggung hingga kini apa saja kontribusi yang sudah diberikan khususnya disektor kehutanan oleh forum yang di rintis sejak awal 2018 silam itu? Salah satu unsur Pengawas FTJSLP, Hanif Faisol Nurrofiq, menjawab, sejauh ini perusahaan tambang memberikan kontribusi CSR yang cukup banyak terhadap kehutananan.
Salahsatunya saat pemerintah provinsi mendeklair kawasan Taman Bumi (Geo Park) yangmana hampir disemua titik dikawal oleh perusahaan pertambangan .” Jadi kalo CSR yang diberikan saya rasa cukup berarti,” kataHanif.
Tetapi tukas dia, persoalannya bukan hanya sebatas itu. Kalsel perlu hal yang lebih besar lagi dari pada sekedar bantuan-bantuan semata.
Hal “besar” tersebut yaitu perlu kawasan ekonomi yang permanen dan konseptual, untuk mengantisipasi era batubara berakhir, maka akan beralih ke ekonomi lain.
Adapun struktur kepengurusan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/636/KUM/2019.
Pembina Utama, Gubernur Kalsel.
Pembina, Sekdaprov, Asisten Prekonomian dan Pembangunan dan Kepala Bappeda.
Pengawas Utama. Kadinsos, Kadis Perindustrian dan Kadis Penanaman Modal PTSP. Pengawas. Kadishut, Kadis PU, Kadis ESDM, Kadishub dan Kadis LH.
Untuk Pengurus Forum: Ketua umum, Pimpinan PT Bank Kalsel. Ketua I, PT Jhonlin. Ketua II, PT Adaro Indonesia. Ketua III, PT Binuang Mitra Bersama.
Sekretaris Umum, PT Bangun Banua Kalsel. Sekretaris I PT Arutmin. Sekretaris II, PT Ambapers.
Sekretaris III, PT Indofood Sukses Makmur. Bendahara, PT Hasnur Group.(Ipik)
