www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Komisi II membidangi Ekonomi dan Keuangan, di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengaku masih kecewa atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah di provinisi ini.
Karena itu jika ada usulan untuk penambahan modal maupun rencana membuka badan usaha baru, maka komisi II akan selektif mengkaji maupun mengevaluasi usulan tersebut dengan tujuan efektivitas sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah dan bukan sebaliknya.
Kekecewaan tersebut diungkapkan, anggota Komisi II, Ir Danu Ismadi Saderi, kepada wartawan, Jumat (16/8/2019).
Sesuai masukan yang sering disampaikan rekan di badan anggaran (banggar) pada rapat pembahasan, lanjut Danu, sikap kehati-hatian dan kecermatan perlu dilakukan jika setiap ada usulan baik penyertaan modal maupun lainnya yang menyangkut beban keuangan daerah.
Bahkan, sejumlah anggota komisi pernah menyarankan agar BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalsel, agar dilakukan audit keuangan dari akuntan publik.
Tujuannya untuk mengetahui mana perusda yang sehat dan mana yang tidak sehat. Tetapi itu belum pernah dilakukan audit.
” Dulu kita pernah diskusikan BUMD ini agar di audit akuntan publik. Tapi sampai sekarang belum,” kata Danu.
Namun saat didesak, apakah komisi II sudah mengagendakan rapat internal untuk meminta dilaksanakannya audit dimaksud? Politisi PKS itu mengaku belum.
Danu juga tak menampik jika kinerja BUMD di paruh 2019 ini mengalami penurunan sesuai yang terungkap dalam paparan nota R-APBD 2019, dimana pada perubahan anggata untuk poin pengelolaan aset dan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun hingga mencapai 56 persen lebih dari target APBD murni 2019.
Dari itu Danu berharap agar ada kiat-kita positif dan prospektif yang dilakukan oleh sejumlah BUMD yang ada untuk menopang APBD Kalsel tahun 2020.
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengaku memang ada keinginan pemerintah daerah untuk membuat perusahaan baru.Tapi komisi II bersikap kuran setuju. Pasalnya, selama ini pemprov hanya terus mengeluarkan penyertaan modal, sementara hasilnya tidak ada. Untuk itu, politisi PDI-P ini pun menyarankan sebaiknya pemprov meningkatkan kinerja perusahaan daerah yang ada, dan bukan membuat BUMD yang baru.
” Jadi sebaiknya pemprov meningkatkan kinerja BUMD yang ada, bukan membuat yang baru,” pungkas Imam. (Ipik)
