www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, KORANPELITA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan di wilayahnya butuh kolaborasi dengan berbagai elemen. Oleh karena itu, pendekatan pemerintahan kolaboratif (collaborative government) terus dijalankan untuk kemajuan provinsi ini.
Hal itu disampaikan oleh Luthfi saat menjadi narasumber acara Berita Satu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.
Kolaborasi tersebut, lanjut dia, dilakukan dengan mengintegrasikan program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tidak cukup hanya itu, kolaborasi dengan instansi terkait serta seluruh potensi masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta lainnya juga diperlukan.
Sampai saat ini, Pemprov Jateng telah menjalin kerjasama dengan puluhan rektor perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kerja sama dengan universitas lain di luar Jawa Tengah juga sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan.
“Kita gandeng dengan beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” katanya.
Membangun Daerah Tidak Cukup Andalkan APBD saja
Apalagi, lanjutnya, membangun daerah tidak akan cukup hanya mengandalkan APBD atau APBD saja, tapi juga kontribusi dari sektor investasi. Realisasi investasi Jateng sampai triwulan III 2025 sudah mencapai Rp66,13 triliun.
Maka dari itu, pihaknya mendorong dikembangkannya konsep aglomerasi dalam berbagai sektor. Artinya daerah-daerah di setiap eks karesidenan di Jawa Tengah perlu kerja sama dengan daerah-daerah di sekitarnya, baik dalam hal ekonomi, pariwisata, maupun sektor lainnya.
” Di Jawa Tengah itu ada enam eks karesidenan. Kami dorong untuk adanya aglomerasi untuk menumbuhkan ekonomi baru,” jelasnya.
Meski demikian, kolaborasi tersebut juga dilakukan dengan provinsi-provinsi lain. Misalnya Provinsi Jawa Tengah sudah menjalin kerja sama dengan Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Jawa Timur, dan lainnya.
” Kerja sama tersebut mencakup investasi, UMKM, ketahanan pangan, dan BUMD,” paparnya.(sup *)
