www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Medan, Koranpelita.com
Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum ke-10 tahun 2025 resmi dibuka sebagai forum sarasehan pelaku industri sawit untuk mendukung program pemerintah di bidang pangan dan energi. Event tahunan ini dibuka oleh Direktur Tanaman Kelapa Sawit serta Aneka Palma Kementerian Pertanian RI, Baginda Siagian dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Armand Effendy Pohan.
Pada 2025, Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum ke-10 mengusung tema “Peran Satgas Sawit Dalam Mendukung Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045” diselenggarakan oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Cabang Sumatera Utara yang telah berlangsung pada 30-31 Oktober 2025 di Medan, Sumatera Utara.
IPOS Forum mendapatkan dukungan utama dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Selain itu, dukungan datang dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dan Komunitas Pecinta Kelapa Sawit.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit serta Aneka Palma Kementerian Pertanian RI, Baginda Siagian menjelaskan bahwa Tema IPOS Forum ke-10 sangat relevan dan strategis, mengingat sektor kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja, serta menjadi sumber devisa terbesar non-migas Indonesia.
“Tetapi industri ini juga tengah menghadapi berbagai tantangan antara lain legalitas lahan dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi kunci keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani,” tambahnya.
Baginda menyebutkan bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi prioritas. Saat ini, lebih dari 300 ribu hektar sawit rakyat telah diremajakan, namun capaian ini masih perlu terus ditingkatkan. Saat ini, tantangan terbesar bukan hanya soal pendanaan, melainkan juga legalitas lahan dan kelengkapan dokumen petani.
Selanjutnya, Kementan mendorong agar proses verifikasi dan asistensi di lapangan dilakukan lebih cepat dan adaptif, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
“Melalui forum seperti IPOS ini, saya berharap akan lahir rekomendasi-rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun pemberdayaan petani. Sebab itu, IPOS forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi juga ruang kolaborasi nyata demi masa depan sawit Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting menjelaskan bahwa IPOS Forum tahun ini dihadiri 500 peserta dari berbagai kalangan antara lain perusahaan, petani, pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, dan Masyarakat. Tema yang menarik dibahas adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mendesak dapat ditingkatkan untuk mendukung produksi sawit nasional.
Dikatakan Timbas bahwa pelaksanaan PSR menghadapi banyak tantangan seperti legalitas kepemilikan lahan, verifikasi lapangan, dan pelaksanaan perkerjaan fisik. Karena itulah, berbagai tantangan ini akan dibahas dalam IPOS Forum yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan seperti pemerintah, pelaku usaha, petani, dan akademisi.
“IPOS Forum ini akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam rangka membantu penyelesaian persoalan sebagai bagian mewujudkan industry sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing,” jelasnya.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin menjelaskan bahwa program peningkatan produktivitas sawit rakyat melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Swadaya. Saat ini, dana PSR mencapai Rp 60 juta/ ha yang disalurkan kepada pekebun dengan luas lahan maksimum 4 ha. Dalam pengajuan dan pencairan dana PSR, saat ini BPDP telah mengimplementasikan dua aplikasi yaitu PSR Online dan SMART-PSR.
Normansyah menjelaskan bahwa BPDP memiliki lima pendekatan untuk mempercepat program PSR di tahun ini. Pertama, sosialisasi bersama Ditjen Perkebunan mengenai regulasi terbaru pendanaan program PSR. Kedua, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholders perkelapasawitan Indonesia. Ketiga, mendorong peran serta Dinas Perkebunan Kabupaten/kota dan perusahaan Perkebunan dalam mendampingi petani mitra dan petani plasmanya.
Keempat, melaksanakan kegiatan bersama dengan Asosiasi seperti GAPKI, APKASINDO, ASPEKPIR untuk mensosialisasikan persyaratan pendanaan PSR dari BPDP yang terus dilakukan perbaikan dengan prinsip dasar simplifikasi persyaratan. Kelima, melakukan integrasi dalam penerbitan rekomendasi teknis yang langsung ditindaklanjuti dengan proses penerbitan SK Dirut BPDP.
Dalam penutupan IPOS Forum 2025, l GAPKI Sumut menyatakan rekomendasi bahwa dibutuhkan Instruksi Presiden untuk menjadikan percepatan PSR sebagai program prioritas nasional bidang pangan dan energi yang dapat setara dengan program strategis lain di sektor infrastruktur dan ketahanan ekonomi.
Selain itu berkaitan legalitas bagi percepatan PSR, pemerintah diharapkan segera menetapkan kebijakan “pengakuan legalitas berbasis penguasaan fisik” bagi kebun rakyat yang telah eksis sebelum penunjukan kawasan hutan, dengan dukungan payung hukum yang jelas. (Vin)
