Banjarmasin, Koranpelita.com
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menuai sejumlah masalah. Salahsatunya, kekurangan sekolah seperti yang terjadi di Kota Banjarbaru.
Untuk mendukung itu, Senin (5/8/2019) tadi, wakil rakyat dari kota Idaman itupun melakukan kunjungan kerja ke Komisi IV DPRD Kalsel guna melakukan koordinasi terkait dampak penerapan sistem zonasi pasca penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga solusinya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari, mengatakan, pihaknya ingin memuluskan rencana penambahan sekolah menengah atas negeri di wilayah mereka. “SMA kan sekarang kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi,” ujarnya kepada wartawan saat itu.
Menurut Emi, di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru belum ada SMA. Lulusan SMP di sana umumnya melanjutkan jenjang pendidikan ke SMA 4 Banjarbaru yang letaknya di Liang Anggang.
“Untuk lulusan dari Liang Anggang saja, SMA 4 tidak bisa menampung sepenuhnya,” kata dia.
Padahal lanjut dia, untuk menambah sekolah baru, masyarakat setempat menurut Emi sudah punya kesiapan. Bahkan sudah ada sekitar satu hektar tanah yang dihibahkan untuk keperluan membangun sekolah.
Untuk itu pihaknya berupaya mencari masukan guna dapat dukungan provinsi atas usulan pembangunan sekolah baru tersebut.
“Semoga tahun anggaran 2020 bisa dimasukkan,” Emi berharap.
Menanggapi hal itu, wakil ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Lutfi Saifudin menyambut posiif usulan tersebut. Kekurangan unit sekolah di Landasan Ulin akan jadi prioritas.
“Ini mendesak sekali,” kata Lutfi.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pembangunan unit sekolah baru akan dilaksanakan bertahap. Statusnya pun untuk sementara digabung dengan SMA 4. Jika sudah memungkinkan, barulah berdiri sendiri.
Terpisah, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor sangat mendukung adanya usulan pembangunan sekolah dari dewan Kota Banjarbaru itu. Dukungan provinsi menurut dia, tak hanya untuk Kota Banjarbaru. Tetapi untuk semua kabupaten dan kota yang ada di Kalsel, jika memang kondisinya mendesak. Sebab, salah satu visi-misi pemerintah provinsi adalah masyarakat harus cerdas.
” Kita dukung semuanya, tapi nanti bisa di koordinasikan dengan dinas terkait,” pungkas Paman Birin sapaan akrabnya.(Ipik)