www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Wonosobo, Koranpelita.com
Jawa Tengah siap menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kudus, M Tamzil, saat menghadiri prosesi ruwatan rambut gimbal di alun-alun Wonosobo, Sabtu (27/7).
“Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan agar mesti ada perwakilan KPK di daerah. Jateng siap memfasilitasi itu dan menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah,” kata Ganjar.
Adanya perwakilan KPK di daerah lanjut dia sangat penting untuk mitigasi korupsi. Setidaknya lanjut dia, KPK di daerah dapat melakukan koordinasi supervisi pencegahan praktik korupsi.
“Kami sudah menawarkan dari dulu, namun belum ada respon. Jogja juga sudah menawarkan dan saya minta Jateng disegerakan. Kalau perlu hari ini dibahas, minggu depan kami siapkan. Kami siap membantu memfasilitasi semua itu secepatnya,” tegasnya.
Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, maka praktik-praktik korupsi seperti yang terjadi pada Bupati Kudus lanjut Ganjar, tidak terjadi lagi.
Dirinya menegaskan, peristiwa OTT Bupati Kudus membuatnya marah dan malu.”Ini memalukan, saya dan semua masyarakat Jateng malu. Malu betul. Saya katakan ini nekat dan cenderung ndableg, dengan pengawasan ketat delapan institusi dan keterbukaan masyarakat, masih ada praktik korupsi terjadi,” tegasnya.
Pihaknya lanjut Ganjar tak kurang-kurang dalam upaya mitigasi korupsi kepada seluruh kepala daerah di Jateng. Setiap melantik kepala daerah, Ganjar selalu menegaskan soal pentingnya menjaga integritas dan menandatangani pakta integritas.
Soal OTT Kudus lanjut dia, pihaknya sebelumnya memang menaruh perhatian serius kepada Tamzil. Sebab, Kudus dinilai unik karena bupati terpilihnya yakni Tamzil pernah menjadi terpidana kasus korupsi.
Sekedar diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7). Dalam OTT terkait jual beli jabatan tersebut, KPK mengamankan Bupati Kudus, M Tamzil dan delapan orang lainnya. (sup)
