www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita
Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Penegakan Kedaulatan dan Hukum di ZEEI Laut Natuna Utara yang diselenggarakan di KRI Semarang 594 yang berlayar diseputar Teluk Jakarta, Rabu (24/7).
Kehadiran Panglima Kolinlamil sebagai salah satu Panglima Kotama dijajaran TNI AL yang tentunya berkepentingan dalam tema forum diskusi mengingat wilayah operasi tugas Kolinlamil meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M., sebagai Keynote Adresses saat membuka acara tersebut mengatakan bahwa TNI AL perlu menyusun dan mengembangkan konsep tentang cara bertindak yang tepat dan melengkapi para komandan serta prajurit di lapangan dengan pemahaman, perangkat lunak dan kelengkapan yang diperlukan demi suksesnya pelaksanaan tugas penegakan dan kedaulatan hukum di ZEEI Laut Natuna Utara.
Kasal menjelaskan bahwa latar belakang forum ini adalah adanya insiden provokasi yang dilakukan kapal dinas perikanan Vietnam terhadap KRI yang sedang melaksanakan operasi penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah klaim unilateral Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia – Vietnam di Laut Natuna Utara.
Untuk itu dalam kesempatan ini, Kasal melalui penyelenggara forum Koarmada I mengundang sejumlah pakar untuk memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan operasi penegakan kedaulatan dan hukum di ZEEI Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan hukum Internasional dan hukum nasional yang berlaku.
Perkembangan ancaman domain maritim yang dikenal dengan Maritime Irregular Warfare, ketika sejumlah negara mengadopsi Grey Zone Strategy yaitu penggunaan kekuatan non militer untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan sebuah negara.
Seperti yang dilakukan China dan Vietnam di Laut Natuna Utara. Sebetulnya strategi ini memiliki filosofi yang identik dengan Sishankamrata dalam upaya pertahanan dan keamanan negara Indonesia.
”Pemanfaatan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara sudah menjadi ciri atau salah satu bentuk peperangan modern saat ini” tegas Kasal.
Focus Group Discussion ini diikuti sekitar 60 orang peserta yang berasal dari Pati, Pamen TNI AL dan perwakilan dari Kemenkopolhukam, Kemenhan, Kemenkomaritim, Kemenlu, Kementerian KKP, Mahkamah Agung, Bakamla, BIN, Mabes TNI, Setjen Wantanas, Bea Cukai, HSNI dan Universitas Pertahanan.
Sedangkan para pembicara atau narasumber di kegiatan FGD ini antara lain Kemenko Kemaritiman Fred Salom Lonan, dengan topik Garis Batas ZEE perlu dinegoisasi Bilateral dan perlu dicermati “Ada Apa dan Berapa” dollar dikolam air itu. Kemenlu Bebeb Abdul KN dengan tema Perundingan batas ZEE RI-Vietnam perlu diintensifkan sesuai arahan Presiden RI.
Kemenhan Mayjen TNI Razerius Eko HS dengan tema Diplomasi Pertahanan dengan meningkatkan kapabilitas TNI AL baik dalam hal alutsista dan infrastruktur pendukung/inabler bagi kehadiran TNI AL di Laut Natuna Utara dan Universitas Indonesia Arif Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D tentang pentingnya penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga.
Dengan Focus Group Discussion (FGD) ini diharapkan dapat saling memberikan masukan dan rekomendasi tentang pedoman dan petunjuk Hukum nasional dan internasional yang dapat dijadikan pegangan bagi para Komandan dan prajurit yang melaksanakan operasi penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara.
Turut Hadir pada kegiatan ini para pejabat utama Mabesal, Pangkotama TNI AL peserta FGD dan undangan lainnya. (ay/Dispen Kolinlamil).
