www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat memutuskan sebanyak 703 buah Pokok pikiran (Pokir) untuk tahun 2025.
Keputusan dan penetapan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kalsel, dipimpin Wakil Ketua Muhammad Syarifuddin dan Hj Mariana, di Banjarmasin, Kamis, (4/4/2024).
Sebelum diputuskan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj. Mariana lebih dulu membacakan gambaran umum tentang pokok-pokok pikiran tersebut.
Dia menyebutkan, 703 pokir DPRD yang memuat, usulan atau masukan ini diharapkan menjadi skala prioritas bagi pemerintah daerah.
“Pokok-pokok pikiran ini sangat penting untuk memastikan apirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kegiatan dapat terakomodir,” tegasnya.
Hj Mariana meminta pemerintah provinsi dapat meningkatkan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat, melalui berbagai program pelayanan yang bersifat wajib, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sektor lainnya.
Selain itu, lanjut Politisi Partai ini, DPRD Kalsel juga ingin infrastruktur dalam bidang pendidikan dan kesehatan seperti bangunan sekolah dan bangunan pelayanan kesehatan lainnya juga harus menjadi prioritas bersama.
Usai dibacakan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, selaku pimpinan rapat, melemparkan pertanyaan kepada seluruh anggota forum yang dihadir untuk apakah setuju atau sebaliknya.
“Saya minta, apakah semua anggota dewan setuju atau tidak? setuju sahut forum, diiringi ketukan palu tiga kali tanda disetujui.
Atas persetujuan tersebut, DPRD Kalsel menetapkan, dan Keputusan ini diberi nomor 4 tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2025.
Usai rapat, M Syaripuddin mengungkapkan, dari seluruh usulan pokir yang disampaikan, DPRD Kalsel sangat memahami terkait realisasinya nanti.
Untuk merealisasikannya, tentu dengan memperhatikan dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, program prioritas dari Provinsi Kalsel, serta apakah pokok-pokok pikiran ini juga menjadi bagian kewenangan dari provinsi.
“Harapan kawan-kawan di DPRD ini agar bisa terealisasi tentu sesuai dengan prioritas dan arah visi misinya gubernur,” pungkas M Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin ini. (pik)
