www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com,
Berkonsep Rumah Adat Gajah Baliku, pembangunan gedung baru DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dilanjutkan pada tahun 2024 ini.
Untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED) sudah dilaksanakan di APBD perubahan 2023 sebesar Rp 3,8 miliar dan sudah diekspos oleh konsultan perencanaannya dari PT Asta Kencana Astra Metama.
“Tahun 2024 ini akan dilanjutkan pembangunan gedung utama dengan anggaran Rp 48,9 miliar,” sebut Sekretaris DPRD Kalsel, M Jaini, di Banjarmasin, Senin (19/2/2024).
Seiring dengan Banjarmasin yang tak lagi menjadi Ibu Kota Provinsi Kalsel, maka gedung baru wakil rakyat tingkat provinsi ini pun dibangun diatas lahan seluas 2,9 hektar yang berlokasi di perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
M Jaini menjelaskan, datas lahan seluas 2,9 hektar tersebut rencananya akan dibangun tiga gedung yakni gedung utama, gedung khusus paripurna dan gedung aula.
Pada gedung utama, rencananya akan dibangun tiga lantai. Di lantai I untuk ruang rapat dan ruang komisi dewan dan perpustakaan.
Kemudian di lantai II, digunakan untuk ruang fraksi yang dilengkapi dengan pantry, toilet dan mushalla serta kamar untuk beristirahat para anggota dewan.
“Pimpinan dan anggota dewan itu jadwalnya cukup padat apabila ada rapat lintas sektor bahkan hingga larut malam. Kamar ini bisa digunakan untuk istirahat atau saat kelelahan,” terangnya.
Sementara di lantai III, gedung utama akan dibuat ruangan untuk pimpinan dewan, sekwan dan sekretariat DPRD Kalsel seperti administrasi keuangan serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Pembentukan (BP) Peraturan Daerah (Perda).
Selanjutnya di Gedung Paripurna rencananya akan dibangun 2 lantai. Gedung Aula I lantai yang dilengkapi dengan sarana olahraga dan tempat ibadah di dalamnya.
Adapun perkiraan keseluruhan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD Kalsel ini mencapai Rp 264 miliar.
Kendati begitu, pembangunan gedung baru tersebut nantinya apakah dilanjutkan di tahun 2025 atau tidak, tergantung kemampuan keuangan daerah karena sifatnya bukan proyek multy years.
“Kelanjutannya nanti melihat kesiapan anggaran dan komitmen pimpinan dewan yang baru,” terangnya.(pik)
