www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,Koranpelita.com
Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan meski teknologi memegang peranan penting dalam sektor usaha non migas, namun penguasaan teknologi Indonesia masih sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan belum terbangunnya ekosistem inovasi nasional yang kondusif bagi pengembangan sains dan teknologi, baik pada aspek regulasi, tatakelola, alokasi sumber daya maupun peraturan kelembagaan.
Dari sisi kelembagaan misalnya, sinergi dan kolaborasi tiga pihak atau triple helix antara perguruan tinggi atau lembaga riset, pemerintah dan dunia usaha juga belum menunjukkan kinerja yang memadai, pasalnya menurut Pontjo, proses hilirisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan lembaga riset atau perguruan tinggi hingga kini masih menghadapi berbagai masalah, terutama adanya jurang yang sangat lebar antara lembaga riset dengan dunia industri.
“Proses hilirisasi hasil riset bahkan merupakan fase sangat kritis, sehingga sering disebut sebagai lembah kematian dari inovasi, ” kata Pontjo dalam acara diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peran Strategis Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan yang digelar Aliansi Kebangsaan secara daring pada Jumat (16/6/2023).
FGD yang dimoderatori dosen Universita Krisnadwipayana (Unkris) Dr Susetya Herawati tersebut menghadirkan narasumber Pontjo Sutowo (Pengusaha & pendiri Aliansi Kebangsaan), Amalia Adininggar Widyasanti Ph.D (Deputi Ekonomi BAPPENAS) dan Ninasapti Triaswati Ph.D (Ekonom Universitas Indonesia).
Persoalan besar lainnya, lanjut Ponjto adalah ancaman kekuatan global baik oleh entitas negara (state actor) maupun non negara (non state actor) yang memang tidak menghendaki Indonesia menjadi negara maju. Semetara di Indonesia sendiri masih menghadapi praktik mafia pemburu rente dalam bidang perekonomian/perdagangan. Para pemburu rente ini dijadikan proxy oleh kekuatan global.
Terkait peran strategis dunia usaha, menurut Pontjo dalam kolaborasi kelembagaan triple helix, dunia usaha atau industry berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. “Dalam pengembangan sains dan teknologi, selama ini kita berada dalam jebakan negara dominan, bahwa segalanya harus oleh negara. Kondisi ini tentu menjauhkan kita dari inovasi,” kata Pontjo.
Menurut Pontjo, pengembangan sains dan teknologi tidak bisa lepas dari peran dunia usaha. Dan ini harus disadari tidak saja oleh dunia usaha tetapi juga oleh pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu kepentingan memajukan dunia usaha harus menjadi kepentingn bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
“Saat ini masih banyak pengusaha yang men-subordinasikan diri kepada kekuasaan. Artinya bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan usaha yang sehat dan inovatif, tetapi dari privilege dan konsesi yang diberikan patron politik. “Inilah tantangan besar dunia usaha yang kita hadapi dewasa ini,” tambah Pontjo.
Lebih lanjut Pontjo mengingatkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengusaha karena dunia usaha merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga pusat berkembangnya teknologi yang sangat menentukan tingkat kemandirian ekonomi bangsa dan daya saing dalam pertarungan global.
Jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3,1 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura 8,76 persen, Malaysia 4,74 persen dan Thailand 4,26 persen.
Dari jumlah yang ada pun kata Pontjo, belum semua pengusaha ikut berperan dalam mengembangkan inovasi teknologi yang sangat diperlukan dalam mendorong kemandirian ekonomi.
Guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pengusaha, lanjut Pontjo, pelatihan menjadi wirausaha tentu harus ditingkatkan. Namun masalahnya siapa yang berkepentingan melatih wirausaha ini, dunia usaha, pemerintah atau masyarakat.
Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitannya menguatkan peran dunia usaha dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan antara lain perekonomian merdeka, pembangunan berkelanjutan dan daya beli nasional (domestic purchasing power), pembangunan Indonesia vs pembangunan di Indonesia, dan pemberdayaan masyarakat.
Wirausaha memiliki peran sangat penting
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan wirausaha memiliki peran sangat penting dalam perkembangan sebuah negara. Keberadaan wirausaha yang aktif dan sukses dapat memberikan dampak yang positif pada aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha di Indonesia, dengan menyiapkan dua program utama, yakni program peningkatan populasi wirausaha baru dan program wirausaha yang inovatif.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Agus juga menekankan bahwa sektor usaha non migas hingga saat ini masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. “Beberapa indikatornya antara lain kontribusi industry non migas terhadap PDB sebesar 16,77 persen pada triwulan pertama 2023, dan kontribusi ekspor non migas sebesar 70,2 persen dari total ekspor nasional,” katanya.
Untuk meningkatkan daya saing dan menjaga ketahanan industri, Menteri Agus mengakui peran strategis dari teknologi. Karena itu, Kemenprin terus mengoptimalkan penerapan teknologi digital diseluruh rantai pasok mulai dari desain, proses produksi, distribusi, hingga layanan pasca jual. Salah satunya melalui inisiatif Making Indonesia 4.0.
“Ini adalah strategi kita untuk percepatan transformasi digital pada sektor industry sehingga kita berharap target Indonesia menjadi top teen ekonomi dunia pada 2030 bisa tercapai,” jelas Menteri Agus.
Sementara itu Ninasapti Triaswati dalam paparannya mengatakan agar riset dan inovasi menjadi bagian organik dari dunia usaha, ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama pemerintah perlu memperjelas peta pembangunan industri (industrialisasi)-nya, sehingga BUMN dan usaha swasta dapat mengembangan Riset dan Inovasi sesuai visi-misi pemerintah.
Kedua, Pemerintah perlu mengubah strategi pendanaan dan pengelolaan/governance untuk industri-industri strategisnya (yaitu BUMN strategis perlu jelas apa target outputnya, target profitnya dan bagaimana peran sebagai “pemerintah” target Domestic Market Obligation).
Ketiga, swasta akan mengikuti peta industrialisasi pemerintah yang relevan dengan bisnisnya. Dan keempat, riset dan Inovasi akan menjadi bagian organic Dunia Usaha dengan dukungan program insentif pemerintah.
Agar dunia usaha berkontribusi pada pengembangan inovasi dan teknologi, menurut Nina, pemerintah perlu memberikan insentif yang jelas untuk pengembangan inovasi teknologi. Misalnya, insentif pajak, regulasi perdagangan, dan sebagainya. Cara ini telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti AS dalam industry otomotif dan senjata/militer.
Sementara itu Ninasapti Triaswati dalam paparannya mengatakan agar riset dan inovasi menjadi bagian organik dari dunia usaha, ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Agar dunia usaha berkontribusi pada pengembangan inovasi dan teknologi, menurut Nina, pemerintah perlu memberikan insentif yang jelas untuk pengembangan inovasi teknologi. Misalnya, insentif pajak, regulasi perdagangan, dan sebagainya. Cara ini telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti AS dalam industry otomotif dan senjata/militer.
Sebelumnya, Sekjen Aliansi Kebangsaan Ahmad Zacky Siradj dalam sambutan pengantarnya mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma perekonomian dunia yang semula berbasis pada sumber daya alam, menjadi berbasis saint dan teknologi. Bahkan kekuatan bangsa kini diukur dari kemampuan iptek sebagai factor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan umum.
“Model ekonomi berbasis pengetahuan dapat menstimulasi kreativitas dalam penerapan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Negara yang berbasis pengetahuan seperti Eropa pada umumnya dan beberapa Asia terutama China, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan ternyata lebih mampu mensejahterakan rakyatnya dari pada negara yang hanya bersandar pada kekayaan sumber daya alam. (Vin)
