www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,koranpelita.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus bersinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Diantaranya mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam Rakorda TPAKD se-Jateng di Semarang, Kamis (27/4).
” Rakorda TPAKD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan OJK bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga sebagai upaya evaluasi dan konsolidasi program kerja inklusi keuangan di setiap daerah,” ujarnya.
Menurut Friderica, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di perdesaan, sehingga sinergi penguatannya harus terus dijalankan.
“Jadi, di OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia. Karena memang setiap peningkatan satu persen inklusi keuangan di daerah akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16 persen,” ujarnya.
Meski demikian, lanjutnya, OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.
Perluas Edukasi Keuangan di Perdesaan
“Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan. Sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan akan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat,” pungkas Friderica.
Rakorda tersebut juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, anggota TPAKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jateng. Serta perwakilan dari Industri Jasa Keuangan sebagai peserta.
Menurut Sandi, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang desa wisata terbanyak secara Nasional. Saat ini pariwisata tercatat sudah bangkit dan jumlah dari lapangan kerja yang diciptakan semakin berkualitas dan mengacu pada aspek sustainability.
“Di tahun 2023, nilai devisa pariwisata ditargetkan sebesar 2,0 s.d. 5,95 miliar dolar AS. Untuk itu, ketersediaan akses keuangan perlu terus dilakukan,”ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi OJK atas peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Jateng.
“Tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022. Inklusi keuangan di Jawa Tengah juga meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022,” ungkapnya.(sup).
