www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Rosehan Noor Bahri, mengatakan, progres pembangunan proyek jalan bebas hambatan (Tol) Banjarbaru-Batulicin, baru 25 persen.
Karena itu diharapkan dihujung masa jabatan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, di tahun 2023 dan 2024 pelaksanaan mega proyek jalan yang menghubungkan Kota Banjarbaru -Kabupaten Tanah Bumbu tersebut bisa lebih maksimal, sehingga bisa menjadi kenangan yang indah bagi gubernur saat mengakhiri masa jabatan.
“Memang kemarin viral ada video di instagram bahwa jalan bebas hambatan itu sudah selesai. Saya tegaskan bahwa sebetulnya belum selesai,” ujar Rosehan kepada awak media disela buka puasa bersama (bukber) di Taher Square di Banjarmasin, Sabtu (15/4/2023).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel sejak 2019 hingga 2022 membangun jalan tersebut dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kalsel hingga terselesaikan sepanjang 25 kilometer, dan belum sepenuhnya rampung.
Proyek jalan bebas hambatan itu lanjut dia, paketnya dari Banjarbaru-Batulicin walaupun lokasinya di Aranio, dan untuk tahun 2023 ini disuntik dengan APBD cukup besar yaitu sekitar Rp 250 miliar.
“Jadi saya baru melihat sekitar 25 persen sehingga cukup panjang untuk diperbaharui. Mudah-mudahan 2024 bisa terselesaikan, karena itu sebuah kebanggaan bagi kita bisa menghemat jarak tempuh sekitar 2,5 jam ke Batulicin, jauh dibandingkan saat ini bila melewati Pelaihari, Kintap hingga ke Batulicin,” terangnya.
Disinggung lambannya penyelesaian proyek jalan tersebut, wakil ketua komisi membidangi pembangunan dan infrastruktur di DPRD Kalsel ini mengungkapkan karena ada optimalisasi anggaran.
“Kami tidak bisa berbuat banyak, agar bisa menyelesaikan secepatnya jalan itu, karena ada optimalisasi anggaran dari Pemprov Kalsel,” sebutnya.
Mantan Wakil Gubernur Kalsel ini berharap pada saat Paman Birin menyelesaikan tugasnya nanti agar tidak ada proyek-proyek yang terutang.
“Kita di Komisi III DPRD Kalsel maksimal mengawal karena itu untuk kepentingan masyarakat Banua,” kata dia.
Rosehan juga sempat membeberkan saat pertemuan bersama Dinas PUPR Provinsi Kalsel beberapa hari lalu.
Dalam pertemuan hari itu, komisi III merasa keberatan jika anggaran untuk daerah Martapura lama Kabupaten Banjar dikurangi, dan jika bisa ditambah dan jangan mengharap kementerian, tapi juga utuh dari APBD provinsi.
Kemudian komisi III juga meminta kementerian untuk lebih arif melihat dan menyikapi longsornya jalan di KM 171, karena fungsinya sangat besar bagi kemaslahatan masyarakat banyak, terlebih menjelang lebaran kali ini.(pik)
