www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Dua mega proyek yaitu, Jembatan Pulau Laut dan Jalan bebas hambatan ruas Banjarbaru-Batulicin, hingga tahun 2023 ini masih berproses.
Namun, untuk Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan daratan Kabupaten Batulicin-Kotabaru, nasibnya bakal belum jelas. Karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak berharap bisa dieksekusi dalam waktu dekat.
Beda terhadap Jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin, Pemprov Kalsel terus berupaya merampungkannya kendati harus menggunakan dana daerah.
“Jembatan Pulau Laut itu masih dalam proses analisis komisi jembatan bentang panjang. Jadi kami tidak berharap banyak jembatan ini bisa dieksekusi dalam waktu dekat,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, usai bahas LKPj kepala daerah di Banjarmasin, Selasa (12/4/2023).
Karena lanjut dia, selama kepemimpinan Presiden Jokowi yang akan berakhir 2024 ini, tentunya presiden akan prioritaskan pada hal-hal yang tinggal jalan saja.
Sebaliknya lanjut dia lagi, yang jadi PR Pemprov Kalsel adalah memperjuangkan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin, karena menghubungkan dengan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Banjarbakula dan Kawasan Industri (KI) Batulicin.
“Secara konseptual pembangunan, argumentasi kita kuat. Cuma karena status jalan provinsi, nasional belum bisa mengeksekusi, kecuali ada diskresi menteri lewat persetujuan Presiden Jokowi,” sebut Ariadi Noor.
Disinggung masih ada kendala untuk merampungkanya? Ariadi menyebutkan sesuai komitmen pimpinan diprovinsi, maka akan dilanjutkan membangun dengan dana daerah.
“Kami sesuai komitmen pimpinan diprovinsi akan kita bagun dengan duit kita sendiri aja dengan pola pendanaan bertahap, dan 2024 kita selesaikan walaupun dalam kondisi yang tidak mulus-mulus banget yang penting tersambung,” terangnya.
Pada ruas jalan sepanjang 150 km, sudah terbangun empat buah jembatan, dan kini terus berupaya hingga ketingkat pusat guna memperoleh dukungan pendanaan, termasuk ke kementerian investasi menyampaikan kebutuhan daerah dan bukan keinginan.
Sebab jika membangun IKN, jangan hanya Provinsi Kalimantan Timur saja yang dibangun, tetapi Kalsel dan Kaltara juga dibangun. Terlebih Kalsel posisinya sebagai mitra bukan penyangga IKN lagi.
” Jadi status kita sudah lebih tinggi, jadi tidak ada alasan APBN itu berkurang, harus lebih banyak lagi,” tegasnya.
Disinggung persentasi pembangunanya? Ariadi menyatakan tak mampu mempersentasikan. Tapi yang jelas pimpinan terus mendorong membangunnya secara step by step melalui APBD dan hari ini jalan bebas hambatan sudah bisa tembus ke Batulicin.
Adapun untuk mengcover penyelesaian pembanguban jalan hingga tembus, maka dana daerah yang akan tersedot sebesar Rp 1 triliun.
“Kita berharap agar fiskal APBD Provinsi Kalsel tak berubah, karena adanya penurunan di pos pendapatan ada yang ditarik oleh pusat, dan kita berharap ada item dana pengganti lain melalui dana transfer untuk menutupinya.
Menanggapi itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel, Fahrin Nizar, mengatakan, melihat masa depan IKN dan Pulau Kalimantan, maka kedua proyek tersebut sudah memenuhi syarat masuk ke program strategis nasional (PSN).
Karenanya selaku wakil rakyat provinsi dia meminta pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan. Karena sesuai Peppres terbaru Kalsel bukan lagi sebagai penyangga IKN tapi mitra IKN, artinya sejajar dengan IKN.
“Kita sebagai wakil rakyat mendorong agar pemerintah pusat melihat ini. Karena ini merupakan hak Kalsel,” tegas anggota komisi membidangi pembangunan dan infrastruktur ini. (pik)
